PPP Soroti Politik Uang di Pilkada Langsung, Usul Saksi Disediakan Negara

PPP Soroti Politik Uang di Pilkada Langsung, Usul Saksi Disediakan Negara

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Jumat, 08 Nov 2019 15:11 WIB
Achmad Baidowi (Lamhot Aritonang/detikcom)
Achmad Baidowi (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - PPP setuju dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mempertanyakan pilkada langsung karena dinilai menelan biaya tinggi. PPP juga menghubungkannya dengan perilaku koruptif kepala daerah setelah terpilih.

"Evaluasi itu penting karena tujuan dari demokrasi adalah untuk kesejahteraan rakyat. Jangan sampai proses demokrasi yang kita lalui justru tidak mensejahterakan rakyat, tapi menyengsarakan rakyat dengan maraknya perilaku koruptif. Banyaknya OTT kepala daerah ternyata bermotif sama, yakni untuk menutupi biaya politik yang tinggi," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Jumat (8/11/2019).


Pria yang akrab disapa Awiek itu mengatakan pilkada langsung tetap bisa dilakukan dengan menekan instrumen pembiayaan yang tinggi. Ia mencontohkan pendeknya waktu kampanye atau subsidi biaya saksi dari negara.

"Instrumen pembiayaan yang tinggi bisa dikurangi, misalnya waktu pelaksanaan kampanye yang diperpendek, lalu subsidi ataupun penyediaan saksi oleh negara untuk menciptakan fairness, penguatan Bawaslu dengan menambah satgas money politics," jelas Awiek.

"Kalaupun ada penambahan biaya, itu disiapkan negara, bukan pembengkakan biaya di calon yang menyebabkan munculnya orientasi balik modal," imbuhnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3