detikNews
2019/11/07 20:11:37 WIB

Peneliti LIPI Nilai Evaluasi Pilkada Langsung Relevan dan Mendesak

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Halaman 1 dari 2
Peneliti LIPI Nilai Evaluasi Pilkada Langsung Relevan dan Mendesak Peneliti LIPI, Siti Zuhro (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mempertanyakan sistem pilkada langsung karena menimbulkan dampak negatif, yaitu biaya politik tinggi. Peneliti LIPI Siti Zuhro menilai evaluasi terhadap pilkada langsung sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan.

"Sangat urgen, sangat relevan, signifikan, dan urgen dilakukan karena kita memang harus rasional. Kita objektif, rasional, kritis untuk melihat tidak sekadar pilkada langsungnya, tapi dampaknya terhadap nilai-nilai budaya kita," kata Siti Zuhro di kantor Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PMI), Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2019).



Jika pilkada langsung sekadar politik transaksional, Siti menilai hal itu berbahaya. Menurutnya, politik seharusnya membangun nilai-nilai budaya yang beradab.

"Kalau nilai-nilai budaya kita tidak terbangun menjadi katakan satu masyarakat yang beradab, pilkadanya juga beradab, karena cuma vote buying, cuma politik transaksional, cuma menghalalkan semua cara, cuma pokok'e menang, menurut saya, hentikan. Ini bahaya sekali," tegasnya.



Menurut Siti, tidak semua daerah bisa menerapkan pilkada langsung. Pasalnya, ada beberapa daerah yang diberikan keistimewaan, seperti otonomi khusus di Papua dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Dan tidak semua daerah juga tentunya mengharapkan langsung dilakukan di daerah-daerahnya. Papua satu contoh, itu sudah ada satu usulan untuk tidak menerapkan langsung. Dan bahkan di daerah-daerah tertentu yang merasa aneh dilangsungkan itu," jelas Siti.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com