Ketua DPRD Minta Draf KUA-PPAS, Sekda DKI: Mana yang Belum Dikasih?

Ketua DPRD Minta Draf KUA-PPAS, Sekda DKI: Mana yang Belum Dikasih?

Arief Ikhsanudin - detikNews
Kamis, 07 Nov 2019 14:01 WIB
ILUSTRASI/Foto: Ari Saputra
ILUSTRASI/Foto: Ari Saputra
Jakarta - Sekda DKI Jakarta Saefullah memastikan sudah menyerahkan draf pembahasan KUA-PPAS ke DPRD DKI pada 5 Juli lalu. Penegasan ini menanggapi pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang mengaku belum mendapat draf KUA-PPAS.

"Saya cek Pak Sekwan (Sekretaris Dewan) itu yang kita kirim apa sudah diterima pimpinan? Dijawab di WA-nya sama saya, 'Sudah Pak, Sudah saya berikan ke pimpinan (DPRD) dalam bentuk softcopy, hardcopy semua di ruang ketua'. Semuanya ada satu boks disimpan, sudah kita berikan. Anggota juga sudah kita kasih. Ya mana yang belum dikasih?" ujar Saefullah kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).

Saefullah mengaku saat pembahasan ada perubahan rencana anggaran untuk 2020. Awalnya dianggarkan Rp 95 triliun turun menjadi Rp 89 triliun. Revisi itu, menurut Saefullah, hanya disampaikan dalam bentuk kertas kerja.




"Kalau kemarin waktu paparan saya pertama itu kan kertas kerja dinamika fluktuatif, turun naiknya ekonomi di Jakarta ini dalam kurung waktu 6 bulan, dan prediksi kita di 2020 ada kecenderungan turun naik, landai dan kita sampaikan bahwa ini kertas kerja kita seperti ini silakan dibahas, di komisi, di Banggar besar dibahas," papar Saefullah.

Karenanya Pemprov DKI Jakarta tidak mengirim draf perubahan KUA-PPAS pada Oktober 2019.

"Tapi yang kita kirim secara resmi dokumen kita ya hanya satu, nggak ada dokumen lain," kata Saefullah.

Saefullah membantah soal Pemprov DKI menyerahkan dokumen beberapa menit sebelum pembahasan. Baginya, hal yang dibahas adalah rencana KUA PPAS yang telah diserahkan.

"Semalam saya agak kecewa ada yang bilang statment kita ini, birokrat ini selalu kasih bahan pembahasan itu last minute terus, ya siapa yang kasi last minute, orang barang itu kita sudah kasi dari tanggal 5 Juli," ucap Saefullah.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku tak pernah mendapat draf revisi KUA-PPAS 2020. Awalnya Prasetio berkomentar soal rencana anggaran yang disorot publik karena ada beberapa nilai aneh.

Prasetio menyebut tidak pernah menerima salinan utuh revisi KUA-PPAS yang dimasukkan pada Oktober 2019.

"Jadi, kita minta Pak Anies jangan menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Koreksi dulu. Kalau saya lihat, ini kan perencanaan dari Bappeda, saya sebetulnya sampai hari ini belum mendapatkan KUA-PPAS 2020 yang direvisi (Gubernur DKI Jakarta) Pak Anies," ujar Prasetio kepada wartawan Kamis (31/10).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengaku pembahasan rencana anggaran tidak maksimal. Soalnya, penyerahan materi pembahasan rencana anggaran oleh Pemprov DKI dirasa terlalu mendadak dan tak transparan.

"(Rencana anggaran) lem Aibon itu kecil. Banyak lagi transparansi yang kurang. Contoh rapat komisi, bahan-bahan yang akan kita bahas, jumlah miliaran, baru dikasih H-1 menit," ucap Zita di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (5/11). (aik/fdn)