Ini Rekomendasi Lengkap Ombudsman Terkait Peristiwa Listrik Padam Massal

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Kamis, 07 Nov 2019 12:52 WIB
Ombudsman Beri Rekomendasi Terkait Blackout 4 Agustus (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Ombudsman melakukan investigasi atau rapid assesment terkait peristiwa padam listrik massal (blakcout) di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten beberapa waktu lalu. Ada sejumlah maladministrasi yang ditemukan Ombudsman.

Temuan maladministrasi terkait blackout, yaitu PT PLN (Persero) melakukan kelalaian dalam pemeliharaan dan pengawasan terhadap pohon yang telah melewati Jarak Bebas Minimum di sepanjang jalur transmisi. PT PLN (Persero) juga melakukan penyimpangan prosedur dalam pengoperasian Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV Pemalang yang menjadi faktor utama pemadaman total (blackout) pada tanggal 4 Agustus 2019.



Selain itu, PT PLN (Persero) tidak optimal dalam proses antispasi terjadinya blackout. Ombudsman juga menemukan belum optimalnya pelibatan kementerian/Iembaga serta pemerintah daerah dalam upaya pencegahan terjadinya blackout. Terakhir, maladministrasi ditemukan pada pola ganti rugi yang belum memadai kepada masyarakat terdampak.

"Berdasarkan hasil temuan lapangan, analisis, dan maladministrasi yang terjadi, Ombudsman RI menyampaikan saran sebagai bentuk perbaikan tata kelola pemerintahan khususnya di bidang ketengalistrikan," kata anggota Ombudsman RI Laode Ida di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2019).



Rekomendasi yang diberikan Ombudsman diberikan kepada Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta PT PLN (Persero). Berikut ini rekomendasi lengkap Ombudsman terkait peristiwa blackout pada 4 Agustus 2019 lalu:

Menteri ESDM RI
1. Menetapkan instalasi sistem transmisi tenaga listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) SOOkV dan 150kV menjadi Objek Vital Nasional mengikuti Pembangkit, Gardu, SUTT dan SUTET yang sebelumnya sudah ditetapkan menjadi Objek Vital Nasional.

2. Menyusun dan membahas bersama dengan PT PLN (Persero) terkait pola pembiayaan dalam rangka pemangkasan tanam tumbuh di jalur transmisi diantaranya pemberian kompensasi tanam tumbuh lebih dari sekali.

3. Mengevaluasi pola pemberian dan besaran ganti rugi yang proporsional serta berkeadilan bagi PT PLN (Persero) maupun konsumen selaku pengguna layanan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

4. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan perizinan rekomendasi laik bertegangan, dan sertifikat laik operasi untuk seluruh instalasi listrik yang dioperasikan oleh PT PLN (Persero) maupun dengan IPP (Independent Power Producer) sesuai dengan kewenangannya.



Menteri BUMN RI
1. Melakukan penguatan dan peningkatan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan yang andal mulai dari pembangkit, gardu induk, SUTT, SUTTET, jalur transmisi dan distribusi tenaga listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) terutama dari sisi anggaran.

2. Melakukan penilaian Key Performance Indicator PT PLN (persero) secara proporsional dengan memprioritaskan jaminan keandalan penyediaan jaringan tenaga listrik dan tidak hanya memprioritaskan keuntungan perusahaan.

Menteri Dalam Negeri RI
Membuat Surat Edaran kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota untuk:
1. Menyusun dan membentuk peraturan tentang pelarangan penanaman pohon yang berpotensi melebihi jarak bebas minimum disepanjang jalurtransmisi.

2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah administratif masing-masing.

3. Bekerjasama dengan PT PLN (Persero) di wilayah guna mengatasi permasalahan dalam penyediaan tenaga listrik seperti pembersihan jarak bebas minimum dan jaminan distribusi listrik kepada konsumen.



Menteri LHK RI
Memberikan dukungan kegiatan penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) yang menggunakan kawasan hutan melalui IPPKH, pemangkasan pohon di jalur transmisi yang masuk kawasan hutan dan distribusi listrik yang masuk kawasan hutan.

PT PLN (Persero)
1. Melakukan evaluasi mekanisme, pembiayaan, dan pelaksanaan pemangkasan pohon yang selama ini dilakukan melalui pola kerjasama dengan pihak ketiga untuk memastikan kondisi ROW bebas dari pohon kritis (jarak aman terpenuhi).

2. Menyusun skema pembiayaan yang dapat mengakomodir apabila terdapat kekurangan anggaran dalam pekerjaan pemangkasan dan penebangan pohon.

3. Melakukan pengecekan dan melengkapi setiap instalasi ketenagalistrikan milik PT PLN (Persero) yang belum memiliki Rekomendasi Laik Bertegangan (RLB) dan Sertifikat Laik Operasi (SLO).

4. Segera melakukan re-setting terhadap relay pada GITET Pemalang.

5. Penambahan transmisi untuk mendukung penyaluran daya dari pembangkit-pembangkit listrik baru.

6. Menambah fasilitas black start pada pembangkit yang tersedia.

7. Melakukan pemutakhiran kompetensi SDM yang bertugas mengoperasikan GITET Pemalang dan lainnya.



8. Membuat simulasi dan memperbaiki mitigasi resiko untuk mencegah terjadinya blackout kembali.

9. Melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga yang berwenang dalam rangka meminta dukungan kegiatan penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero), antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.

10.Menyusun standar dan sarana komunikasi alternatif yang terintegrasi dan handal antara pembangkit, pengatur beban, transmisi, dan distribusi.

11.Menyusun prosedur bersama diantara unit pembangkit, transmisi, dan distribusi untuk evakuasi daya dari pembangkit ke sistem untuk menjaga keseimbangan antara pembangkit dan transmisi/distribusi.

12.Menyusun dan membuat crisis center sebagai pelayanan pengaduan masyarakat atas keluhan terhadap pelayanan oleh PT PLN (Persero).

13.Melakukan sosialisasi secara masif terhadap pemberian ganti rugi kepada seluruh konsumen.

"Ombudsman RI meminta kepada semua pihak agar hasil rapid assessment ini dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat yang profesional, berkeadilan dan berkepastian hukum," ujar Ida.

Penyampaian hasil rapid assessment Ombudsman terkait peristiwa blackout ini juga dihadiri perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait. Turut hadir Direktur Bisnis Regional Jawa Tengah PLN Amir Rosidin, Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra, dan Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar. Selain itu, hadir pula Dirjen Bina Bangsa Kemendagri Muhammad Hudori dan Kasubdit Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan KLHK Tuti Margiati. (azr/mae)