Ini Rekomendasi Lengkap Ombudsman Terkait Peristiwa Listrik Padam Massal

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Kamis, 07 Nov 2019 12:52 WIB
Ombudsman Beri Rekomendasi Terkait Blackout 4 Agustus (Foto: Ari Saputra/detikcom)


Menteri LHK RI
Memberikan dukungan kegiatan penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) yang menggunakan kawasan hutan melalui IPPKH, pemangkasan pohon di jalur transmisi yang masuk kawasan hutan dan distribusi listrik yang masuk kawasan hutan.

PT PLN (Persero)
1. Melakukan evaluasi mekanisme, pembiayaan, dan pelaksanaan pemangkasan pohon yang selama ini dilakukan melalui pola kerjasama dengan pihak ketiga untuk memastikan kondisi ROW bebas dari pohon kritis (jarak aman terpenuhi).

2. Menyusun skema pembiayaan yang dapat mengakomodir apabila terdapat kekurangan anggaran dalam pekerjaan pemangkasan dan penebangan pohon.

3. Melakukan pengecekan dan melengkapi setiap instalasi ketenagalistrikan milik PT PLN (Persero) yang belum memiliki Rekomendasi Laik Bertegangan (RLB) dan Sertifikat Laik Operasi (SLO).

4. Segera melakukan re-setting terhadap relay pada GITET Pemalang.

5. Penambahan transmisi untuk mendukung penyaluran daya dari pembangkit-pembangkit listrik baru.

6. Menambah fasilitas black start pada pembangkit yang tersedia.

7. Melakukan pemutakhiran kompetensi SDM yang bertugas mengoperasikan GITET Pemalang dan lainnya.



8. Membuat simulasi dan memperbaiki mitigasi resiko untuk mencegah terjadinya blackout kembali.

9. Melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga yang berwenang dalam rangka meminta dukungan kegiatan penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero), antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.

10.Menyusun standar dan sarana komunikasi alternatif yang terintegrasi dan handal antara pembangkit, pengatur beban, transmisi, dan distribusi.

11.Menyusun prosedur bersama diantara unit pembangkit, transmisi, dan distribusi untuk evakuasi daya dari pembangkit ke sistem untuk menjaga keseimbangan antara pembangkit dan transmisi/distribusi.

12.Menyusun dan membuat crisis center sebagai pelayanan pengaduan masyarakat atas keluhan terhadap pelayanan oleh PT PLN (Persero).

13.Melakukan sosialisasi secara masif terhadap pemberian ganti rugi kepada seluruh konsumen.

"Ombudsman RI meminta kepada semua pihak agar hasil rapid assessment ini dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat yang profesional, berkeadilan dan berkepastian hukum," ujar Ida.

Penyampaian hasil rapid assessment Ombudsman terkait peristiwa blackout ini juga dihadiri perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait. Turut hadir Direktur Bisnis Regional Jawa Tengah PLN Amir Rosidin, Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra, dan Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar. Selain itu, hadir pula Dirjen Bina Bangsa Kemendagri Muhammad Hudori dan Kasubdit Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan KLHK Tuti Margiati.
Halaman

(azr/mae)