Ini Rekomendasi Lengkap Ombudsman Terkait Peristiwa Listrik Padam Massal

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Kamis, 07 Nov 2019 12:52 WIB
Ombudsman Beri Rekomendasi Terkait Blackout 4 Agustus (Foto: Ari Saputra/detikcom)


Rekomendasi yang diberikan Ombudsman diberikan kepada Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta PT PLN (Persero). Berikut ini rekomendasi lengkap Ombudsman terkait peristiwa blackout pada 4 Agustus 2019 lalu:

Menteri ESDM RI
1. Menetapkan instalasi sistem transmisi tenaga listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) SOOkV dan 150kV menjadi Objek Vital Nasional mengikuti Pembangkit, Gardu, SUTT dan SUTET yang sebelumnya sudah ditetapkan menjadi Objek Vital Nasional.

2. Menyusun dan membahas bersama dengan PT PLN (Persero) terkait pola pembiayaan dalam rangka pemangkasan tanam tumbuh di jalur transmisi diantaranya pemberian kompensasi tanam tumbuh lebih dari sekali.

3. Mengevaluasi pola pemberian dan besaran ganti rugi yang proporsional serta berkeadilan bagi PT PLN (Persero) maupun konsumen selaku pengguna layanan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

4. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan perizinan rekomendasi laik bertegangan, dan sertifikat laik operasi untuk seluruh instalasi listrik yang dioperasikan oleh PT PLN (Persero) maupun dengan IPP (Independent Power Producer) sesuai dengan kewenangannya.



Menteri BUMN RI
1. Melakukan penguatan dan peningkatan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan yang andal mulai dari pembangkit, gardu induk, SUTT, SUTTET, jalur transmisi dan distribusi tenaga listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) terutama dari sisi anggaran.

2. Melakukan penilaian Key Performance Indicator PT PLN (persero) secara proporsional dengan memprioritaskan jaminan keandalan penyediaan jaringan tenaga listrik dan tidak hanya memprioritaskan keuntungan perusahaan.

Menteri Dalam Negeri RI
Membuat Surat Edaran kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota untuk:
1. Menyusun dan membentuk peraturan tentang pelarangan penanaman pohon yang berpotensi melebihi jarak bebas minimum disepanjang jalurtransmisi.

2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah administratif masing-masing.

3. Bekerjasama dengan PT PLN (Persero) di wilayah guna mengatasi permasalahan dalam penyediaan tenaga listrik seperti pembersihan jarak bebas minimum dan jaminan distribusi listrik kepada konsumen.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3