MUI Minta Pemerintah Kurangi Bicara Radikalisme

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 07 Nov 2019 11:07 WIB
Sekjen MUI Anwar Abbas (Rahel/detikcom)
Sekjen MUI Anwar Abbas (Rahel/detikcom)
Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai pembahasan mengenai bahaya paham radikalisme sudah mencapai level berlebihan. Menurut MUI, masih banyak persoalan bangsa yang harus diperhatikan.

"Imbauan kepada pemerintah dan media, mengingat masalah-masalah yang dihadapi bangsa ini sangat banyak, maka kita mengharap kepada pihak pemerintah dan media agar mengurangi dosis pembicaraan tentang radikalisme. Karena apa yang ada selama ini terasa sudah melebihi dosis dan proporsinya," kata Sekjen MUI Anwar Abbas dalam pesan tertulis, Kamis (7/11/2019).


Anwar meminta intensitas pembahasan radikalisme ditekan. Menurut dia, banyak masalah yang dampaknya tak kalah dahsyat, yaitu terkait ekonomi, politik, dan pendidikan.

"Oleh karena itu, kita meminta supaya dosis pembicaraan tentang radikalisme ini dikurangi dan atau dikempeskan. Ini bukan berarti bahwa masalah radikalisme tidak penting dan tidak berbahaya bagi masa depan bangsa, tapi persoalan yang dihadapi bangsa ini tidak hanya masalah radikalisme," jelas Anwar.

"Masih banyak persoalan-persoalan lain yang harus kita perhatikan dan pikirkan, yang dampak dan bencana serta malapetaka yang akan ditimbulkannya juga tidak kalah besar dan bahkan bisa lebih dahsyat, kalau tidak bisa kita respon dan antisipasi secara serius dan sungguh-sungguh," sambung dia.




Anwar mencontohkan, dalam bidang pendidikan, Indonesia berharap generasi muda berkarakter Pancasilais. Namun dia berpendapat harapan itu seperti peribahasa 'jauh panggang dari api'.

"Dunia pendidikan kita yang semestinya harus bisa mencetak dan melahirkan generasi yang memiliki karakter seperti yang dikehendaki oleh Presiden Jokowi, yaitu menjadi insan-insan Pancasilais. Ternyata realitanya masih sangat jauh panggang dari api," ujar Anwar.

"Dunia pendidikan kita semestinya bisa mencetak anak-anak bangsa yang Pancasilais yaitu anak-anak bangsa yang berketuhanan dan taat beragama, yg menjunjung tinggi nila-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan, yang mencintai persatuan dan kesatuan," imbuh Awar.




Masih kata Anwar, di matanya saat ini pemerintah mencetak generasi muda yang sekuler. Generasi ini, lanjut dia, lebih diberi pendidikan ilmu pengetahuan sosial dibanding keagamaan.

"Kita telah banyak mencetak anak-anak dan generasi bangsa yang sekuler, karena pendidikan yang kita berikan kepada mereka lewat mata pelajaran yang ada terputus, dan tidak terkait dengan Tuhan dan atau sila pertama, sehingga mereka menganggap agama tidak penting dan tidak boleh dibawa-bawa ke dalam kehidupan ekonomi dan politik serta kegiatan publik lainnya," tutur Anwar. (aud/rvk)