detikNews
2019/11/07 08:02:57 WIB

Round-Up

Matinya Mesin Penindakan KPK Setelah UU Baru Berlaku

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 3
Matinya Mesin Penindakan KPK Setelah UU Baru Berlaku Dokumentasi Gedung Merah Putih KPK (Foto: dok detikcom)
Jakarta - Praktis sejak 17 Oktober 2019 KPK belum memulai penyidikan baru. Alasannya Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan aturan baru hasil revisi UU KPK lama telah berlaku pada hari itu.

Sedari mula memang KPK reaktif terhadap revisi UU baru itu. Seturut dengan isi UU itu saat masih berwujud draf, KPK sudah memprediksi adanya 26 poin yang dinilai akan melemahkan pemberantasan korupsi.

"Ada kontradiksi antar-beberapa aturan di UU baru tersebut. Ketika kami lihat penjelasannya, cukup jelas. Selain itu KPK juga telah mengidentifikasi adanya 26 poin yang beresiko melemahkan KPK," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (6/11/2019).




Padahal, KPK disebut Febri selama ini bekerja dalam kehati-hatian untuk tidak menabrak aturan. Kontradiksi pasal dalam UU baru itu disebut Febri bisa berdampak pada gugatan praperadilan atau upaya hukum lain bila KPK melakukan penyidikan baru.

"KPK tentu saja harus hati-hati dalam memproses perkara korupsi, apalagi ada sejumlah perubahan yang cukup signifikan di UU baru tersebut. Karena itulah KPK terus mengidentifikasi dan analisis secara internal risiko-risiko hukum tersebut. Namun, KPK tetap akan berupaya sekuat tenaga dan pikiran agar pemberantasan korupsi tetap berjalan, meski tak mudah," sebut Febri.

Memangnya apa kontradiksi yang dimaksud?



Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com