detikNews
2019/11/07 02:38:59 WIB

Kemendagri: Perda 'Desa Hantu' Tak Ikuti Aturan UU Desa

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 2
Kemendagri: Perda Desa Hantu Tak Ikuti Aturan UU Desa Ilustrasi Desa 'Hantu' Foto: Pradita Utama
Jakarta - Fenomena 'desa hantu' alias desa tidak berpenduduk tapi sengaja didaftarkan demi mendapatkan anggaran dana desa masih menjadi perbincangan. Peraturan daerah (Perda) yang membentuk desa 'hantu' disebut tidak mengacu aturan jumlah penduduk pada Undang-undang (UU) Desa.

"Kabupaten itu memberikan penegasan bahwa ini desa daerah kami, tanpa melihat sisi kependudukan karena waktu itu belum ada syarat kependudukan," ujar Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Aferi Syamsidar Fudail dilansir dari Antara, Kamis (7/11/2019).



Feri mengatakan, terdapat satu desa yang di dalamnya hanya memiliki tujuh Kepala Keluarga (KK). Sedangkan menurutnya, pembentukan desa baru di wilayah Sulawesi Tenggara harus memiliki minimal 400 KK atau 2.000 jiwa hal ini sesuai dengan UU Desar pasal 8 ayat 3.

Dia menuturkan, sebelumnya usulan pemekaran di wilayah tersebut diterima oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebelum adanya UU Desa nomor 6 tahun 2014. Sehingga menurutnya Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2011 tidak mengacu pada UU tersebut.

"Ini Perda nomor 7 tahun 2011, artinya Perda pemekaran sebelum UU nomor 6. Jadi syarat pembentukannya tidak mengacu pada UU nomor 6," ujar Feri.



Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com