detikNews
2019/11/06 17:22:00 WIB

Imbas UU KPK Baru, Ahli Ini Sebut Penyidikan Kasus Imam Nahrawi Harus Diulang

Yulida Medistiara - detikNews
Halaman 1 dari 2
Imbas UU KPK Baru, Ahli Ini Sebut Penyidikan Kasus Imam Nahrawi Harus Diulang Ahli pidana ini menilai penyidikan kasus pihak suap Imam Nahrawi tidak tepat (Yulida/detikcom)
Jakarta - Ahli hukum pidana dari Universitas Bhayangkara Surabaya, Muhammad Solehudin, mengaku sebagai salah satu pihak perumus UU nomor 19/2019 tentang KPK. Solehudin mengatakan penyidikan KPK yang masih dalam proses hukum saat ini harus menggunakan undang-undang yang baru.Jika tidak, maka dianggap tidak sah.

Hal itu disampaikan Solehudin saat bersaksi sebagai ahli pidana dari pihak Imam Nahrawi dalam sidang praperadilan. Solehudin awalnya diminta menjelaskan mengenai perkara Imam Nahrawi yang masih berstatus sebagai tersangka dalam proses penyidikan, tetapi UU KPK yang baru sudah berlaku.

"Pertanyaan saya ahli, mohon berikan penjelasan pasal 70C pada saat UU ini berlaku semua tindakan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur di undang-undang ini. Katakan lah pada diri pemohon masih melekat sebagai tersangka dengan berlakunya undang-undang yang baru bagaimana kaitan dengan Sprindik yang dikeluarkan KPK?" tanya kuasa hukum Imam, Saleh, di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2019).


Solehudin menjelaskan, ketika UU KPK yang baru sudah berlaku maka semuanya harus menggunakan aturan baru. Ketika suatu proses hukum belum selesai, maka harus menggunakan aturan baru.

"Ketika UU ini sudah berlaku yang baru ini maka semuanya harus menggunakan ketetapan di dalam UU yang baru ini. Kalau proses hukumnya itu belum selesai dibandingkan dengan pasal 1 ayat 2 KUHP. Pasal 1 ayat 2 KUHP jika proses hukum atau belum ada putusan hakim maka kemudian ada perbuatan, maka terdakwa ini diputus oleh hakim menggunakan aturan yang meringankan atau menguntungkan terdakwa," kata Solehudin.

"Pasal 70 C itu bandingannya dengan itu. Cuma dia masuk pada pasal subsidialitas. Ketika proses hukum itu belum selesai dan sudah dilakukan penyelidikan, penyidikan dan macam-macam, maka ketika dia belum selesai harus menggunakan aturan-aturan di dalam UU yang baru. Itu konsekuensi," kata Solehudin.


Solehudin mengatakan pada UU KPK yang baru itu pimpinan KPK bukan lagi penyidik. Proses hukum penyidikan sebelumnya harus diulang menggunakan UU KPK yang baru.



Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com