PN Jaksel Belum Eksekusi Hukuman Perusahaan Pembakar Hutan Rp 466 Miliar

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 06 Nov 2019 13:33 WIB
Gedung PN Jaksel (Ari/detikcom)

Terkait putusan PK itu, Rasio Ridho Sani mengapresiasi putusan majelis PK. Proses hukum itu tanda KLHK serius dan konsisten untuk penegakan hukum. Pemerintah tidak berhenti untuk menindak pelaku karhutla karena dampak karhutla dampaknya sangat serius terhadap kesehatan masyarakat, ekosistem, hayati, dan ekonomi. Harus ada efek jera agar tidak terulang.

PN Jaksel Belum Eksekusi Ganti Rugi Perusahaan Pembakar Hutan Rp 466 MiliarFoto: Ari Saputra/detikcom

"Saat ini sudah ada 9 gugatan karhutla yang sudah inkrah dari 17 kasus karhutla yang kami gugat. Total nilai yang sudah inkrah Rp 3,15 T. Kami terus berkoordinasi dengan Ketua PN untuk percepatan eksekusi semua gugatan yang sudah inkrah," ujar Rasio.


Kasus bermula saat terjadi kebakaran hutan di Sumatera. Kemudian tim KLHK melakukan verifikasi kebakaran hutan dan/atau lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), yang terjadi sejak Juli hingga Oktober 2015.

Hasil verifikasi dari tim tersebut menyatakan telah terjadi kebakaran di areal lahan perkebunan kelapa sawit milik PT WAJ. Lahan yang terbakar seluas 1.626 hektare.

Pihak KLHK mengajukan gugatan untuk menghukum tergugat agar membayar ganti rugi sebesar Rp 757 miliar.


Pada 7 Februari 2017, PN Jaksel mengabulkan gugatan KLHK dan menghukum PT WAJ. Perusahaan sawit itu diminta membayar ganti rugi sebesar Rp 466 miliar. Dengan rincian membayar ganti rugi materiil Rp 173 miliar dan ganti rugi imateriil Rp 293 miliar.

Putusan itu dikuatkan di tingkat banding pada 2 November 2017 dan di tingkat kasasi pada 10 Agustus 2018. PT AWJ enggan melaksanakan perintah kasasi dan memilih mengajukan PK. Lagi-lagi, majelis PK menguatkan putusan itu.
Halaman

(asp/aan)