detikNews
2019/11/03 15:25:36 WIB

PUSaKO Kritik Keras 'Sopan Santun' Jokowi soal Perppu KPK

Yulida Medistiara - detikNews
Halaman 1 dari 2
PUSaKO Kritik Keras Sopan Santun Jokowi soal Perppu KPK Direktur Pusako Unand, Feri Amsari (Foto: Ari Saputra)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menertibkan Perppu KPK karena menghormati proses uji materi yang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Feri Amsari mempertanyakan adab sopan santun tata negara Jokowi.

"Presiden tidak jadi mengeluarkan Perppu karena menurut dia ada sopan santun dalam ketatanegaraan, sehingga biarkanlah proses pengujian di MK berlangsung. Nah pertanyaan besarnya alih-alih merasa bahwa presiden sopan, saya sendiri mempertanyakan adab sopan santun ketatanegaraan Presiden dalam lima tahun," kata Feri, di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2019).

Feri menyoroti 5 sikap Jokowi mengenai adab sopan santun tata negara terkait proses revisi UU KPK. Pertama, Feri mempertanyakan alasan mengapa publik dan KPK tidak dilibatkan dalam pembahasan revisi UU KPK yang terkesan terburu-buru.

"Coba bayangkan Presiden dan DPR telah menyatakan bahwa KPK itu bagian eksekutif, tetapi dalam pembahasan UU yang menyangkut KPK sendiri, Presiden malah mengirimkan dua wakil, Menpan RB dan Menkumham, ke mana KPK nya? Kalau sopan kalau bahas undang-undang tentang KPK mestinya KPK diajak. Mau bahas soal UU BPJS mestinya diundang BPJS, soal MD3 masa nggak ada DPR-nya, nggak sopan dong? Karena lembaga yang terkait langsung dengan lembaga itu tak diundang," kata Feri.



Kedua, dia juga menyoroti pengesahan UU KPK yang baru tidak terpenuhi secara kuorum. Feri mempertanyakan Jokowi yang dianggap membiarkan hal tersebut.

"Apakah Presiden dianggap sopan ikut menyetujui UU yang dalam pengesahannya tidak dihadiri secara kuorum oleh DPR. Presiden kan bicara adab sopan santun ketatanegaraan, ternyata ketika membahas UU itu, UU itu disetujui tidak kuorum oleh DPR. mereka hadir 107, titip absen 182, sehingga sampai lah seolah olah sampai kuorum. Sopan nggak Presiden membiarkan ini semua? Kan soal adab sopan santun ketatanegaraan. Jadi dua ini menimbulkan pertanyaan soal sopan santun Presiden," kata Feri.

Ketiga, Feri juga menyoroti janji Jokowi kepada para tokoh senior yang isinya akan mempertimbangkan penerbitan Perppu KPK. Ia menyebut para tokoh senior itu tidak diberitahu secara langsung pilihan yang diambil Jokowi terkait Perppu, padahal menurut Feri, mestinya tokoh tersebut kembali dipanggil berdiskusi.

"Apakah Presiden bisa dianggap sopan ketika berjanji akan mempertimbangkan penerbitan Perppu dan segera memberi tahu tokoh senior itu bahwa apa yang akan jadi pilihannya. Sampai hari ini tidak dikasih tahu, disampaikan hanya melalui media, kan sopan santun, adabnya adalah undang lagi itu orang-orang senior," ujar Feri.



Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com