detikNews
2019/11/03 13:39:39 WIB

Pakar: Penerbitan Perppu KPK Tak Tergantung Judicial Review di MK

Yulida Medistiara - detikNews
Halaman 1 dari 2
Pakar: Penerbitan Perppu KPK Tak Tergantung Judicial Review di MK Diskusi di ICW (Yulida Medistiara/detikcom)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kode tak akan menerbitkan Perppu KPK dengan alasan menghargai proses hukum yang diajukan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai Jokowi sebenarnya bisa saja menerbitkan perppu karena proses hukum di MK tidak mempengaruhinya.

"Kalau ada pertanyaan sebenarnya perppu masih bisa keluar nggak sih? Masih, jadi perppu itu kapan saja presiden secara subjektif ada hal ihwal kegentingan memaksa, bisa dikeluarkan. Nggak tergantung pada proses di Mahkamah Konstitusi dan tidak tergantung pada proses legislasi," kata Bivitri di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2019).


Dia mencontohkan Perppu Ormas diterbitkan setelah 5 tahun berlaku. Terlepas dari kontroversi penerbitan perppu tersebut, dia mengatakan tidak ada batas waktu kapan perppu dapat diterbitkan.

"Apakah tergantung dengan proses di MK? Juga tidak. Kenapa? Karena jalurnya presiden sebagai cabang kekuasaan eksekutif dengan Mahkamah Konstitusi cabang kekuasaan yudikatif tidak bersentuhan dalam soal pembuatan perppu," kata Bivitri.

Ia menilai sikap Jokowi yang menunggu proses uji materi di MK keliru. Menurutnya, MK tak akan tersinggung bila Perppu KPK diterbitkan bersamaan dengan adanya gugatan. Sebab, MK tugasnya memeriksa apakah ada pasal yang bertentangan dengan konstitusi atau tidak.


"Secara prosedural pun juga nggak ada kaitannya sama sekali. Nah, jadi kalau misalnya argumennya adalah mau menunggu proses di MK itu keliru. Itu suatu pernyataan keliru dan menyesatkan dan terlalu kesannya mengada-ada," ungkap Bivitri.

"Apakah ada aspek sopan santun? Sebenarnya nggak juga karena saya yakin hakim MK nggak tersinggung kalau perppu dikeluarkan. Karena mereka paham yang dikeluarkan perppu itu kebijakan hukum, sementara MK bicara inkonstitusionalitas dari pasal-pasal atau UU. Jadi levelnya beda," kata Bivitri.



Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com