Jokowi Minta Aparat Tak Gigit Investor, Mahfud: Polri-Jaksa Bisa Sehebat KPK

Faiq Hidayat - detikNews
Jumat, 01 Nov 2019 18:31 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md (Eva Safitri/detikcom)
Menko Polhukam Mahfud Md (Eva Safitri/detikcom)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajaran menterinya untuk memberi jaminan hukum bagi pelaku usaha hingga BUMN. Menko Polhukam Mahfud Md lantas bicara Polri dan Kejaksaan yang bisa sehebat dari KPK.

"Saya kemarin bilang begini, sebenarnya sih lembaga penegak hukum yang ada sekarang, Polri dan Kejaksaan, itu bisa sehebat atau lebih hebat dari KPK," kata Mahfud di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (1/11/2019).



Polri dan Kejaksaan bisa sehebat KPK, menurut Mahfud, jika sumber daya manusianya yang berada di daerah bekerja secara profesional. Sebab itu, tidak ada kekhawatiran terjadi pelemahan pemberantasan korupsi.

"Kalau memang seluruh sumber daya (Polri-Kejaksaan) dan potensi lain yang tersedia termasuk struktur organisasi sampai ke daerah-daerah itu dimanfaatkan dengan secara profesional, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran bahwa terjadi pelemahan dalam pemberantasan korupsi asal kejaksaan dan kepolisian yang di bawah presiden," jelas dia.





"Kejaksaan dan kepolisian itu bisa bekerja dengan profesional dan sungguh-sungguh itu saya kira bisa karena banyak yang bisa ditangani. Nah itulah yang nanti akan kita kerjakan dari sini untuk iklim investasi satu penegakan hukum yang memberi harapan kepada pelaku pasar," sambung dia.

Mahfud juga menyinggung kelompok radikal yang ingin mengubah Pancasila dan UUD '45. Dasar negara Indonesia tersebut, menurut Mahfud, dianggap thogut oleh kelompok radikal.

"Tentu kan keamanan-keamanan itu, langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk melakukan deradikalisasi. Di Indonesia memang ada kelompok radikal kelompok yang ingin mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu karena itu dianggap tidak cocok dianggap thogut, dianggap apa namanya bagian dari gerakan yang kafir gitu ya," ucap dia.

Lebih lanjut, ia menegaskan pemerintah tidak menyebut umat Islam adalah radikal. Umat Islam, kata dia, justru setuju dengan dasar negara, yaitu NKRI, Pancasila, dan UUD '45.

"Nah itu dilakukan, tetapi supaya diingat bahwa pemerintah tidak pernah mengatakan umat Islam itu radikal. Pemerintah itu menganggap justru karena umat Islam tidak radikal itulah maka negara ini sampai sekarang terjaga dengan baik karena semua umat Islam itu ada," tutur dia.



Sebelumnya, Jokowi mengingatkan jajaran menterinya untuk memberi jaminan hukum bagi pelaku usaha hingga BUMN. Dia meminta aparat penegak hukum tidak mencari-cari kesalahan para investor.

"Banyak masalah investasi yang antre tapi karena kepastian hukumnya diragukan, akhirnya mereka tak bisa merealisasikan investasinya. Kemudian juga para pelaku usaha dan investor dalam negeri, termasuk BUMN, yang banyak ketakutan dengan aparat hukum, tolong juga jangan sampai terjadi dicari-cari kesalahan, digigit-gigit, sehingga program-program yang harusnya bisa kita selesaikan berhenti di tengah jalan karena banyak orang yang nggak senang dengan pembangunan itu," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas dengan jajaran Kemenko Polhukam di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (31/10). (fai/knv)