Raperda OPD Disahkan DPRD, Struktur Pemprov Sulsel Jadi Ramping

Raperda OPD Disahkan DPRD, Struktur Pemprov Sulsel Jadi Ramping

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
Jumat, 01 Nov 2019 17:56 WIB
Gedung DPRD Sulsel (Noval Dhwinuari Antony/detikcom)
Gedung DPRD Sulsel (Noval Dhwinuari Antony/detikcom)
Makassar - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah bersama DPRD Sulsel menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Struktur pemerintahan di Pemprov Sulsel kini menjadi ramping.

Pemprov Sulsel dan DPRD Sulsel melakukan penandatangan persetujuan bersama terhadap Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah menjadi Peraturan Daerah dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (1/11/2019).

Dalam sambutannya di sidang paripurna, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan Raperda OPD tersebut disusun dalam rangka lebih menyederhanakan struktur pemerintahan.




"Tujuannya adalah dalam rangka lebih menyederhanakan struktur pemerintahan," kata Nurdin.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif mengatakan Raperda OPD tersebut sudah dikaji OPD terkait bersama Pansus DPRD. Dalam pembahasan disepakati untuk tidak menurunkan tipologi perangkat daerah atau tetap tipe A.

"Berdasarkan hasil pemetaan bersama antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena harus dilakukan pemetaan ulang, sangat sulit dan butuh waktu lama serta ditetapkan oleh keputusan Menteri Dalam Negeri," kata Syaharuddin dalam paparannya di sidang paripurna DPRD Sulsel.

Adapun perangkat daerah yang tetap tipologinya yaitu:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah,
3. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga,
4. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan,
5. Dinas Perindustrian,
6. Dinas Perdagangan.

Sementara itu, berdasarkan Raperda OPD terbaru tersebut, terdapat sejumlah perangkat daerah yang berubah atau digabung. Berikut nomenklatur perangkat daerah yang berubah/digabung;

1. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi; Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang; menjadi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Tipe A
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Tipe A
3. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Tipe A
4. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A
5. Dinas Perkebunan menjadi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Tipe A
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi Badan Keuangan dan Met Daerah, Tipe A
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tipe A

Adapun Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak mengalami perubahan atau tetap dinas sendiri.

Syahar melanjutkan, sesuai dengan hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri RI, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.

"Hasil pengkajian terhadap Ranperda tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat ditetapkan," paparnya.

Selanjutnya, Gubernur Sulsel akan membuat peraturan gubernur (pergub) untuk menerapkan Raperda OPD tersebut.


Simak juga video "Dor! Mau Kabur, Pengedar Sabu Ditembak Polisi" :

[Gambas:Video 20detik]

(nvl/fdn)