KPAI: 510 Kabupaten/Kota di RI Punya Status Stunting, Termasuk Jakarta

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Jumat, 01 Nov 2019 16:23 WIB
Foto: Konferensi Pers di KPAI (Rolando/detikcom)
Foto: Konferensi Pers di KPAI (Rolando/detikcom)

KPAI bersama Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) pun menyampaikan 7 inisiatif untuk mengatasi masalah stunting:

1. Dari skala problematika dan pentingnya intervensi yang holistik-integratif dan melibatkan semua sumber daya dan mencakup semua sektor aktor, maka tepat jika combating stunting dengan visi 'Indonesia Maju' dan demi kepentingan terbaik bagi anak, kami mendorong Presiden menetapkannya sebagai program strategis nasional;

2. Menggiatkan sebenar-benar gerakan masyarakat sipil dengan mengintensifkan dan meluaskan bentuk, jenis, skala dan model intervensi mencegah, mengatasi pun memerangi stunting dengan langkah utama perbaikan gizi pangan, imunisasi dan family planning mengamankan 'pangkalan' 1.000 hari pertama kehidupan;

3. Mendorong kerja sama pemerintah, swasta dan masyarakat (Public, Privat and Peoples Partnership/P4) termasuk inovasi ragam pembiayaan dan kerja sama termasuk dan tidak terdapatnya pada sumber corporate social responsibility, creative share values, wakaf, bantuan, hibah dan lainnya;

4. Pengawasan combating stunting melalui mekanisme perlindungan anak dengan melibatkan KPAI dan KPAID sesuai Pasal 76 huruf a dan b UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. KPAI mengonsolidasi semua untuk semua mencegah, mengatasi pun memerangi stunting;



5. Pemajuan dan harmonisasi regulasi, rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah, combating stunting termasuk Jaminan Kesehatan Nasional yang sensitif hak anak. Walaupun defisit APBN untuk JKN, namun lompatan spektakuler pembangunan manusia dirasakan signifikan dengan memenangkan ancaman stunting yang nyatanya dan sekarang. Tak mengapa defisit APBN daripada risiko nasional lost generation dan gagalnya 'Indonesia Emas'. Uang bisa dicari, fase usia emas tak bisa diulangi;

6. Reorientasi dan optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagai instrumen mencegah, mengatasi pun dengan memerangi stunting dengan langkah zero tolerance kepesertaan dan layanan anak dengan JKN, dan tanpa diskriminasi, berkeadilan, dan berkelanjutan;

7. Mengintegrasikan paradigma dan kaidah pembangunan manusia dalam kebijakan anggaran (APBN dan APBD) sebagai wujud pada anggaran negara/daerah, yang hambatan regulasinya musti diterobos. Untuk itulah, kami mengajukan 'Omnibus Law' pembangunan manusia memerangi stunting guna mencapai Indonesia Emas 2045.
Halaman

(rfs/haf)