Ombudsman Soroti Politikus PSI yang Kritik Anggaran Lem Aibon Rp 82 M

Matius Alfons - detikNews
Jumat, 01 Nov 2019 13:11 WIB
Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala (Alfons/detikcom)
Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala (Alfons/detikcom)
Jakarta - Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala, menyoroti kritik kepada anggota DPRD PSI William Aditya Sarana yang pertama kali membuka keanehan rencana anggaran DKI Jakarta di akun media sosialnya. Ia mengatakan seharusnya William sebagai salah satu anggota DPRD turut membereskan keanehan itu, bukan melemparkan masalah itu ke publik sehingga timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap rencana anggaran itu.

"Mereka (DPRD)-lah yang kemudian ribet nih, teriak-teriak. Jadi betul ketika suatu hal masih dalam situasi perbincangan kemudian dilepas ke publik memang secara etika itu juga salah sih menurut saya, kenapa? Karena masih dalam pembahasan, kemudian ada anggota (DPRD) melepasnya, padahal dia sendiri punya ranah untuk itu, bisa teriak-teriak ya tanpa harus menceritakan ke publik," kata Adrianus kepada wartawan di gedung Ombudsman, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (1/11/2019).



Selain itu, Adrianus menyebut wajar PSI mendapat teguran dari pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta saat rapat mengenai anggaran itu. "Jadi, kalau dilihat pendekatan etika lembaga, saya kira wajar kalau Ketua DPRD-nya menegur si PSI secara etika kelembagaan, kalau dilihat advokasi sosial ya wajar juga untuk itu," katanya.

Meski begitu, Adrianus juga mengapresiasi William. Menurutnya, kritik keras yang dilontarkan William ini bisa menjadi peringatan bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya dalam menyusun rencana anggaran. Jika William tidak melempar kritik, lanjut Adrianus, kemungkinan anggaran itu akan lolos.

"Cara pikir ini kan mempersilakan satu hal, bahwa ada mitra tanding DPRD yang kritis, jeli, tahu anggaran, bahas keuangan, sehingga mampu melihat bahwa ini pada tahap asal masuk dulu, asal selesai dulu, gimana kalau tidak ada? Ya lewat, itu jadi bersifat ajek (tidak berubah) dan lolos," tuturnya.

"Jadi, dalam pendekatan etik bersifat konvensional maka ya teman-teman PSI bekerja ramai mengkritisi dan jangan undang yang lain, karena kalau undang yang lain ujung-ujungnya ada demonstrasi lah, bully-lah, jadi melebar," imbuhnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2