Sidang Dakwaan Korupsi Wawan

Selain di Banten, Wawan Adik Atut Juga Atur Pengadaan Alkes di Tangsel

Faiq Hidayat - detikNews
Kamis, 31 Okt 2019 14:31 WIB
Tubagus Chaeri Wardana (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Selain di Banten, jaksa KPK mengungkap, Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama (BPP) Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan juga mengatur pengadaan alat kesehatan di Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Wawan disebut mendapatkan keuntungan Rp 7,9 miliar.

Wawan, yang merupakan suami Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany, awalnya bertemu dengan beberapa kepala dinas Kota Tangsel, antara lain Dadang selaku Kepala Dinas Kesehatan. Dalam pertemuan itu, Dadang memberikan daftar nama proyek Dinas Kesehatan Tangsel yang dianggarkan APBD-P tahun anggaran 2012.

"Kemudian terdakwa memilih beberapa proyek yang akan dikerjakan PT BPP maupun perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT BPP ke dalam dokumen plotting proyek dan salah satu proyek yang dipilih oleh terdakwa adalah pengadaan alkes kedokteran umum puskesmas Kota Tangsel APBD-P TA 2012," kata jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Raya, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019).



Setelah itu, lanjut jaksa, Wawan menunjuk Yuni Astuti selaku pemilik PT Java Medica sebagai pelaksana subkon dalam proyek tersebut dan menentukan besaran persentase keuntungan. Bagian keuntungan Yuni sebesar 56,5 persen dan bagian Wawan sebesar 43,5 persen. Yuni pun membuat spesifikasi barang dengan harga yang dinaikkan (markup).

"Yuni Astuti membuat spesifikasi barang dengan harga yang dinaikkan (markup) hingga empat kali lipat karena harus memperhitungkan bagian keuntungan Yuni Astuti dan terdakwa dalam bentuk soft copy dengan nama file daftar harga alkes Rp 23,5 miliar yang dibuat dengan ketentuan 99 persen dari nilai pagu anggaran," jelas jaksa.

Pada Agustus 2012, Dinas Kesehatan Kota Tangsel mendapatkan pagu anggaran untuk pengadaan alkes kedokteran umum puskesmas sebesar Rp 23,5 miliar. Kemudian Dadang juga menunjuk Mamak Jamasari sebagai pejabat pembuat komitmen dan Ahmad Bazury sebagai ketua panitia pengadaan.
Selanjutnya
Halaman
1 2