Kasus TPPU Eks Bupati Cirebon, GM Hyundai Masih Dicegah ke Luar Negeri

Ibnu Hariyanto - detikNews
Rabu, 30 Okt 2019 15:17 WIB
Dokumentasi Gedung Merah Putih KPK (Foto: dok detikcom)
Jakarta - KPK memperpanjang pelarangan ke luar negeri terhadap tiga saksi terkait kasus pencucian uang eks Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. Surat pelarangan ke luar negeri terhadap ketiga saksi itu sudah dikirimkan ke Imigrasi.

"Dalam proses Penyidikan, KPK mengirimkan surat ke Imigrasi untuk melakukan perpanjangan pelarangan ke luar negeri terhadap 3 orang," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (30/10/2019).

Ketiga saksi tersebut ialah GM Hyundai Engineering Construction Herry Jung, Camat Beber, Rita Susana Supriyanti dan Camat Astanajapura, Mahmud Iing Tajudin. Perpanjangan pelarangan ke luar negeri itu berlaku selama 6 bulan ke depan.

"Dengan jangka waktu selama 6 bulan ke depan terhitung 24 Oktober 2019," sebutnya.
Dalam kasus ini, Sunjaya ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang. Ia diduga melakukan pencucian uang hasil korupsi senilai Rp 51 miliar. Uang itu diduga digunakan Sunjaya untuk kepentingan pribadi seperti membeli tanah dan membeli mobil.

Dia juga diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya sekitar Rp 41,1 miliar. Rincian Rp 41,1 miliar adalah sebagai berikut:

- Terkait pengadaan barang/jasa dari pengusaha sekitar Rp 31,5 miliar;
- Terkait mutasi jabatan di lingkungan pemkab dari ASN sekitar Rp3,09 miliar;
- Setoran dari Kepala SKPD/OPD sekitar Rp 5,9 miliar; dan
- Terkait perizinan galian dari pihak yang mengajukan izin lainnya Rp 500 juta.

Selain itu, KPK menduga ada penerimaan lain sekitar Rp 6,04 miliar dan Rp 4 miliar. Untuk Rp 6,04 miliar disebut terkait perizinan PLTU 2 di Kabupaten Cirebon, sedangkan Rp 4 miliar terkait perizinan properti.




Nico Siahaan Diperiksa KPK Terkait TPPU Eks Bupati Cirebon:

[Gambas:Video 20detik]

(ibh/dhn)