Perbedaan Penunjukan Menteri Jokowi Saat 2014 Vs 2019

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 26 Okt 2019 17:03 WIB
Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju (BPMI Setpres)


Di periode keduanya, Jokowi tak lagi melibatkan KPK dalam penyusunan nama-nama menteri kabinet. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan KPK tak diikutsertakan dalam menyisir rekam jejak para menteri Kabinet Jokowi Jilid 2 ini.

"Kita tidak diikutkan, tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (Anti-Corruption Learning Center/ACLC), Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2019). Syarif pun memahami pemilihan kabinet adalah hak prerogatif presiden.

"Bila dimintai (masukan), kita akan berikan masukan. Kalau tidak, tidak apa-apa. Bahwa itu saja kita berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," imbuh Syarif.



Menteri Diizinkan Rangkap Jabatan

Jokowi saat baru terpilih menjadi presiden di periode pertama menyatakan para menterinya tak boleh merangkap jabatan. Saat itu, Jokowi secara tegas mengatakan ingin para menterinya lepas dari partai politik.

"Kalau saya pribadi ingin agar yang menjadi menteri lepas dari partai politik," kata Jokowi seusai rapat di Kantor Transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2014).

Pada saat itu, Jokowi ingin para menteri fokus dalam urusan pemerintahan saja. Jokowi meragukan kinerja para pembantunya jika masih merangkap jabatan dalam kepengurusan parpol.

"Satu jabatan saja belum tentu fokus kerjanya, apalagi kalau sampai rangkap," jelas Jokowi santai.



Meski, pada akhirnya ada sejumlah petinggi parpol yang masuk Kabinet Kerja Jilid I. Sebut saja Airlangga Hartarto, yang merangkap sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Perindustrian. Begitu juga Puan Maharani, yang menjadi Ketua DPP PDIP dan Menko PMK.

Kini, Jokowi mengubah kebijakan. Dia terang-terangan mengizinkan para menterinya merangkap jabatan.