detikNews
Kamis 24 Oktober 2019, 13:21 WIB

MK Setuju Orang yang Baru Coba-coba Jadi Bandar Narkoba Bisa Dihukum Mati

Andi Saputra - detikNews
MK Setuju Orang yang Baru Coba-coba Jadi Bandar Narkoba Bisa Dihukum Mati
Jakarta - Andi alias Aket yang dihukum mati di kasus penyelundupan sabu 240 kg sabu dan 30 ribu butir pil ekstasi menggugat UU Narkotika ke Mahkamah Konstitusi (MK). Andi meminta pasal hukuman mati ke orang yang mencoba-coba jadi bandar narkoba dihapus.

Pasal yang digugat yaitu Pasal 132 ayat 1 UU Narkotika, yang berbunyi:

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Namun MK menolak gugatan tersebut. Menurut MK, berpendapat bila peredaran narkoba sudah sangat membahayakan.

"Seriusnya ancaman yang diberikan oleh kejahatan narkotika terbukti telah menjadi kecemasan dan keprihatinan mendalam masyarakat internasional sebagaimana terbukti dari diadopsinya United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substances (selanjutnya disebut Konvensi Narkotika dan Psikotropika) tahun 1988," demikian bunyi pertimbangan MK sebagaimana dikutip detikcom, Kamis (24/10/2019).

Indonesia telah menjadi negara pihak (state party) dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988). Oleh karena itu, telah menjadi kewajiban hukum internasional (international legal obligation) bagi Indonesia untuk melaksanakan ketentuanketentuan yang tertuang dalam Konvensi ini dengan itikad baik

"Oleh karena itu, dilihat dari perspektif Konvensi Narkotika dan Psikotropika, menerapkan ancaman pidana maksimum untuk tindak pidana narkotika dan psikotropika tertentu, termasuk tindak pidana yang diatur dalam norma UU Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo, adalah bagian dari upaya mencegah dilakukannya tindak pidana dimaksud dan sekaligus sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban internasional Indonesia yang lahir dari Konvensi Narkotika dan Psikotropika," ujarnya.

Oleh sebab itu, MK berpendapat bahwa percobaan dan lebih-lebih permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 UU Narkotika tidak mengurangi, apalagi meniadakan, ancaman serta bahaya yang ditimbulkan oleh terjadinya penyalahgunaan narkotika. Mengingat sifat "particularly serious" tindak pidana atau kejahatan narkotika dan psikotropika dimaksud.

"Dikatakan tidak mengurangi apalagi meniadakan, sebab, dalam hal percobaan, hal yang membedakannya dengan tindak pidana yang sempurna adalah bahwa pelaku percobaan tidak atau belum selesai melakukan perbuatannya dan penyebab tidak atau belum selesainya itu bukan karena keinginan pelaku melainkan karena faktor di luar diri pelaku, misalnya, dalam hal ini, karena pelaku telah ditangkap sebelum berhasil menyelesaikan perbuatannya," papar majelis dalam sidang yang dibacakan pada Rabu (23/10) kemarin.


Sementara itu, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU Narkotika, dalam batas penalaran yang wajar, tidak ada bedanya dengan perbuatan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UU Narkotika. Oleh karena itu, pemberlakuan ancaman pidana yang sama bagi pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dengan pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU Narkotika tidaklah tepat jika dikatakan tidak adil.

"Dilihat dari perspektif fungsi khusus hukum pidana, yaitu melindungi kepentingan hukum, tidak boleh dilupakan bahwa kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana bukan semata-mata kepentingan hukum individu tetapi juga kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan hukum negara," cetus 9 hakim konstitusi dengan bulat tanpa perbedaan pendapat.

Kasus bermula saat polisi menggerebek sebuah rumah di Kompleks Pergudangan Harapan Dadap Jaya, Kosambi, Kota Tangerang pada Februari 2018. Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, narkotika tersebut diamankan petugas dari 12 mesin cuci. Ada beberapa orang yang ditangkap , salah satunya Andi.

Kasus bergulir ke pengadilan. Andi dihukum mati oleh PN Tangerang pada 24 Oktober 2018. Vonis mati itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Banten pada 9 Januari 2019. Andi dikenakan Pasal 132 ayat 1 UU Narkotika.
(asp/rvk)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com