Untuk itu, Tito berujar posisi Kemendagri sebagai pembina pemerintah daerah harus menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan daerah. Dia mengatakan jajaran Kemendagri harus bisa melihat juga kebijakan kementerian lain yang bisa berdampak pada stabilitas politik.
"Nah di sinilah kita mulai juga menempatkan format kita sebagai pembina atau tulang punggung mengharmoniskan antara kebijakan pusat dan daerah. Kita harus pandai-pandai menangkap apa kebijakan-kebijakan di kementerian lain yang akan berdampak pada stabilitas politik dan keamanan," sebut Tito.
Kemendagri, kata Tito, memiliki tugas pokok dalam menjaga stabilitas politik tersebut. Maka dari itu, dia meminta jajaran Kemendagri tidak terjebak rutinitas yang beku.
(fjp/fjp)