Pesan KPK ke Para Menteri Jokowi: Segera Lapor Harta Kekayaan - Halaman 2

Pesan KPK ke Para Menteri Jokowi: Segera Lapor Harta Kekayaan

Haris Fadhil - detikNews
Kamis, 24 Okt 2019 08:41 WIB
Menteri Kabinet Indonesia Maju (Foto: Andhika Prasetia-detikcom)
Menteri Kabinet Indonesia Maju (Foto: Andhika Prasetia-detikcom)

Sementara, bagi para menteri baru yang sebelumnya belum pernah menjadi penyelenggara negara, Febri mengatakan ada waktu maksimal tiga bulan untuk melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Para mantan menteri Kabinet Kerja yang sudah purnatugas juga diminta melaporkan harta kekayaannya setelah selesai menjabat dalam waktu maksimal tiga bulan.

"Bagi menteri yang tidak menjadi penyelenggara negara sebelumnya atau baru menjabat, maka pelaporan LHKPN dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah menjabat;" ucap Febri.



Dia mengingatkan aturan soal LHKPN ini diatur dalam sejumlah undang-undang, mulai dari UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta UU 19/2019 tentang KPK. Selain mengimbau para menteri menyetorkan LHKPN, KPK juga mengingatkan para menteri untuk menjauhi suap dan gratifikasi.

"Sebagai bagian dari upaya memprioritaskan pencegahan korupsi, KPK juga mengimbau para pejabat yang baru dilantik, terutama yang baru menjadi penyelenggara negara agar menyadari batasan-batasan baru yang diatur secara hukum seperti larangan penerimaan suap, gratifikasi, uang pelicin atau nama-nama lain. Segala sesuatu penerimaan yang berhubungan dengan jabatan, kami sarankan untuk ditolak sejak awal. Akan tetapi jika dalam keadaan tidak dapat menolak, misalnya karena pemberian tidak langsung, maka wajib segera dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja," tuturnya.
Halaman

(haf/tsa)