detikNews
Rabu 23 Oktober 2019, 10:33 WIB

Banyak Aset Pemprov Dipugar Pemkab, Gubernur Sulsel Minta Pemda Koordinasi

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
Banyak Aset Pemprov Dipugar Pemkab, Gubernur Sulsel Minta Pemda Koordinasi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah/Foto: Noval Dhwinuari Antony-detikcom
Makassar - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah menyebut banyak aset Pemprov Sulsel yang dipugar dengan menggunakan dana APBD pemkab dan pemkot.

Nurdin meminta kepala daerah untuk berkoordinasi dengannya terkait pengelolaan aset.

"Jadi Bapak bupati saya saran, ini banyak Pak aset Pemprov dipugar pakai APBD Kabupaten. Itu sudah menjadi rumah mewah. Ini kalau saya jahat, saya suratin saja, 'tolong kosongin rumah itu, kami mau pakai'," kata Nurdin di depan kepala daerah se-Sulsel di Makassar, Rabu (23/10/2019).

Nurdin menyampaikan hal tersebut dalam acara Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Sulawesi Selatan bersama Pemprov Sulsel, KPK, dan Kepmendagri. Nurdin mencontohkan terminal tipe B di daerah yang asetnya milik Pemprov Sulsel namun digunakan Pemda tanpa koordinasi.





"Terminal tipe B, memang ada peruntukan untuk apa macam-macam, yang sudah tidak digunakan itu bisa kita komunikasikan bersama," ujarnya.

Nurdin mengungkapkan, Pemprov Sulsel dengan menggandeng KPK dan Kejati terus berupaya meningkatkan belanja modal salah satunya dengan menertibkan aset. Setahun bersama Korsupgah KPK, Nurdin menyebut penertiban aset Pemprov telah memberi hasil yang signifikan.

"Kita itu punya aset luar biasa, ya bukan kita memuji KPK, tetapi karena kolaborasi yang kita bangun akhirnya kita menemukan aset kita yang nilainya tidak kecil. Hari ini kita sudah mengembalikan aset kita Rp 6,5 triliun," paparnya.

"Ditambah kemarin lagi, saya tiba-tiba hadir, dikumpulkan semua kementerian-kementerian yang ada di balainya di Sulawesi Selatan, itu juga sudah mengembalikan, ada Rp 900 miliar sudah dikembangkan (ke Sulsel)," lanjutnya.

Karena itu Nurdin meminta kepala daerah di bawahnya untuk duduk bersama-sama membahas masalah pemanfaatan aset daerah. Nurdin menegaskan, tidak semua aset Pemprov di daerah harus dikuasai sepenuhnya oleh Pemprov.

"Kalau ada aset yang itu manfaatnya lebih besar bagi daerah, usulkan Pak, kita kembalikan ke daerah. Kalau ada rumah jabatan wakil bupati yang masih dikuasai oleh provinsi usulkan, kita kembalikan ke kabupaten," tutur dia.

Menurut Nurdin, masalah aset yang dimiliki Provinsi dasarnya hanyalah soal pencatatan aset. Di manapun aset itu dicatat oleh pemerintah, aset tersebut tetap milik negara.

"Daripada kita silang pendapat terus haya persoalan, 'ini aset provinsi, ini aser kota madya, ini aset kabupaten', saya kira terbuka, pintu terbuka luas, silakan kita berdiskusi dan kita akan minta pertimbangan KPK, Pak Kajati, pertanahan, jadi supaya semua ini tertib," imbuhnya.



Wejangan Jokowi untuk Menteri Kabinet Indonesia Maju:

[Gambas:Video 20detik]




(nvl/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com