detikNews
2019/10/22 18:56:22 WIB

Bila APBD DKI Telat Disahkan, Anies dan DPRD Tak Gajian 6 Bulan

Dwi Andayani - detikNews
Halaman 1 dari 2
Bila APBD DKI Telat Disahkan, Anies dan DPRD Tak Gajian 6 Bulan Wakil Ketua DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi (Dok. PKS DKI)
Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan terdapat sanksi yang diberikan bila pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 tidak selesai tepat waktu. Sanksi tersebut yaitu tidak diberikannya gaji selama enam bulan.

"Kalau DPRD lambat menerapkannya, kita ada sanksinya. Sanksinya enam bulan nggak digaji," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi di gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019).



Suhaimi mengatakan, sanksi ini bagus diberlakukan. Sanksi ini dapat mendorong kinerja anggota dewan hingga level maksimal.

"Itu menurut saya sangat bagus itu mendorong kinerja anggota dewan, untuk bekerja secara maksimal sehingga tidak juga menganggu pelayanan," tuturnya.



Suhaimi menyebut, saat ini pembahasan APBD akan dilakukan. Secara umum telah terdapat gambaran anggaran yang akan dibahas.

"Iya on going dan secara umum kan sudah punya anggaran kan. Gambaran apa kegiatan yang rutin selama dijadwalkan, tinggal nanti kalau ada hal-hal baru bisa berkembang untuk pendalaman khususnya," kata Suhaimi.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com