detikNews
2019/10/22 15:49:33 WIB

Menteri Rangkap Jabatan Pimpinan Parpol, Bolehkah?

Tim detikcom - detikNews
Halaman 2 dari 3
Menteri Rangkap Jabatan Pimpinan Parpol, Bolehkah? Prabowo setelah bertemu dengan Jokowi. (Andhika Prasetia/detikcom)

Pasal 23
(1) Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:
a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.


Sementara itu, sumber keuangan Parpol dijelaskan dalam UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Salah satu sumber keuangan partai politik ialah berupa bantuan keuangan dari APBN/APBD. Bantuan tersebut diberikan secara proporsional.

Pasal 34
(1) Keuangan Partai Politik bersumber dari:
a. iuran anggota;
b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
(3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Terkait aturan tersebut, ahli hukum tata negara dari Universitas Udayana, Jimmy Usfunan, menjelaskan bahwa UU itu memang melarang menteri menjabat pimpinan parpol. Pasalnya, parpol jelas dibiayai oleh uang negara.

"Memang kalau melihat pimpinan parpol itu tidak bisa rangkap jabatan. Itu sudah jelas di UU Kementerian Pasal 23. Pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN," kata Jimmy Usfunan saat dihubungi, Selasa (22/10).

"Lha bagaimana organisasi yang dimaksud itu termasuk parpol? Iya dalam UU Parpol jelas bahwa keuangan partai politik itu bersumber dari APBN meskipun APBN itu digunakan dalam konteks politik. Tapi itu udah masuk, uang APBN atau uang negara masuk ke parpol," sambungnya.


Dia juga menyoroti persoalan lain apabila menteri merangkap jabatan pimpinan parpol. Menurutnya, kinerja menteri bisa tidak fokus. "Persoalan lainnya, kalau pimpinan parpol itu merangkap menteri, dia nggak akan fokus. Apalagi 2020 ini Pilkada. Ndak akan fokus," ungkapnya.


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com