detikNews
Selasa 22 Oktober 2019, 09:19 WIB

IKOHI Sesalkan Prabowo Bakal Menhan: Kasus HAM Masa Lalu Akan Tertutup

Zunita Putri - detikNews
IKOHI Sesalkan Prabowo Bakal Menhan: Kasus HAM Masa Lalu Akan Tertutup Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) menyesalkan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta kesediaan Prabowo Subianto sebagai calon Menteri Pertahanan (Menhan). Menurut IKOHI, jika Prabowo menjadi Menhan upaya penuntasan kasus HAM masa lalu akan tertutup.

"Kami menyayangkan jika benar Prabowo ditunjuk Menteri Pertahanan atau jabatan-jabatan publik lain lah di kabinet ini. Tentu saja, pertama, upaya untuk penyelesaian kasus HAM di masa lalu terutama kasus penghilangan paksa tentu tak ada kemajuan lagi. Tidak akan ada pengungkapan," kata Sekjen IKOHI Zaenal Muttaqin kepada wartawan, Selasa (22/10/2019).



Zaenal mengatakan sangat kecewa dengan Presiden Jokowi dalam keputusannya ini. Padahal, menurut Zaenal, IKOHI sudah mewanti-wanti Jokowi agr tidak mengajak Prabowo bergabung dalam kabinetnya.

"Misal Prabowo diberikan apalagi jabatan Menhan, jabatan yang cukup strategis di bidang politik dan keamanan, tentu saja kami sebgai pemilih Jokowi sangat kecewa dengan perkembangan politik ini, sebagaimana kami nyatakan Jumat lalu, kami ingatkan presiden bahwa penunjukan Prabowo ini kontra produktif dalam upaya untuk pemenuhan janjinya di periode pertama terkait kasus HAM masa lalu," ucapnya.

"Sehingga justru dia bergabung di pemerintahan, tentu saja kami menganggap bahwa upaya penuntasan kasus HAM di masa lalu akan tertutup lah," sambungnya.



Zaenal juga menegaskan akan IKOHI akan melayangkan protes dan bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika benar Prabowo dipilih menjadi Menhan. Ia mengaku tak akan tinggal diam.

"Kami tentu akan mengirim surat ya, IKOHI sendiri 2 kali pemilu kan dukung Jokowi, selama 2 kali. Jadi emang IKOHI lahir dari tindakan Prabowo, tentu kami akan layangkan protes, akan melayangkan keberatan. Kami tidak akan tinggal diam dengan perkembangan politik ini," tegasnya.

Diketahui, IKOHI dan Amnesty Internasional Indonesia (AII) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. IKOHI meminta Jokowi tidak melibatkan Prabowo Subianto dalam susunan Kabinet Kerja Jilid II.

IKOHI menuding Prabowo sebagai pelaku penghilangan sejumlah aktivis pada 1997-1998. IKOHI tidak setuju bila orang yang diduga sebagai pelaku pelanggar HAM ikut andil membuat kebijakan negara. Keduanya pun membuat 5 tuntutan kepada Jokowi agar mengusut kasuas HAM masa lalu.



Sebelumnya, Prabowo memenuhi panggilan Jokowi di Istana Kepresidenan. Prabowo mengaku diminta Jokowi untuk membantu di bidang pertahananan.

"Beliau izinkan saya untuk menyampaikan, saya membantu beliau diminta di bidang pertahanan," kata Prabowo kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Senin (21/10).





IKOHI Minta Jokowi Tidak Masukkan Prabowo ke Kabinet:

[Gambas:Video 20detik]




(zap/zap)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com