KPK Periksa Laporan Kekayaan Bupati hingga Gubernur Sulsel

KPK Periksa Laporan Kekayaan Bupati hingga Gubernur Sulsel

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Senin, 21 Okt 2019 21:28 WIB
Foto: Agung Pambudhy
Foto: Agung Pambudhy
Makassar -

KPK memeriksa laporan harta kekayaaan 35 penyelenggara negara aktif/nonaktif di pemerintahan hingga DPRD se-Sulsel.

"Kegiatan pemeriksaan LHKPN ini dilakukan dalam rangka upaya penegakan hukum, pengawasan internal, dan pencegahan tindak pidana korupsi untuk mengetahui kebenaran, keberadaan, dan kewajaran laporan hartanya. Pasalnya, LHKPN merupakan wujud komitmen Penyelengara Negara yang berintegritas," kata jubir KPK, Febri Diansyah dalam keterangannya, Senin (21/10/2019).

Menurutnya, klarifikasi harta kekayaan ini sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 5 angka 2 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaanya sebelum, selama, dan setelah menjabat.

"KPK akan terus melakukan kegiatan pemeriksaan LHKPN di wilayah selain Provinsi Sulsel agar terwujud Pelaporan LHKPN yang akuntabel," tegas Febri.

Berikut jadwal klarifikasi harta kekayaan pejabat di Sulsel yang dilakukan KPK:

Senin, 21 Oktober 2019

1. Gubernur Sulsel (Periode 2018 - 2022) : M. Nurdin Abdullah

2. Wakil Gubernur Sulsel (Periode 2018 - 2022) : Andi Sudirman Sulaiman

3. Wali Kota Makassar (Periode 2014 - 2019) : Mohammad Ramdhan Pomanto

4. Wali Kota Palopo (Periode 2019 - 2024) : Judas Amir

5. Wali Kota Pare (Periode 2018 - 2023) : M. Taufan Pawe

6. Bupati Kep. Selayar (Periode 2016 - 2021) : Muh. Basli Ali




Selanjutnya
Halaman
1 2 3