"Sebenarnya ada persoalan yang kurang disosialisasikan oleh kebijakan penyusunan kabinet dan sebetulnya sebaiknya ini dikomunikasikan baik oleh Pak Prabowo maupun oleh Pak Jokowi bahwa maksud dari pembentukan kabinet koalisi yang disatukan ini adalah terciptanya rekonsiliasi," kata Fahri Hamzah kepada wartawan, Senin (21/10/2019).
Fahri mengaku sudah mendengar ide rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo ini sebelum mengakhiri tugasnya di DPR. Sinyal itu muncul dari revisi UU MD3 yang menyatakan pimpinan MPR 2019-2024 berjumlah 10 orang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itulah beda DPR DPD dan MPR. DPR dan DPD disebut Dewan itu mencerminkan politik pemerintahan yang lebih dinamis dan rutin sedangkan MPR Majelis yang mencerminkan politik kenegaraan," katanya.
Fahri mengaku memimpin rapat soal revisi UU MD3 itu. Fahri paham ada keinginan untuk rekonsiliasi, tetapi menurutnya ide ini kurang tersosialisasikan sehingga menimbulkan kehebohan.
"Tetapi belakangan ini saya merasa ide rekonsiliasi ini jarang dikomunikasikan baik pihak Pak Prabowo maupun pihak Pak Jokowi. Jadi alangkah baiknya apabila maksud baiknya adalah untuk rekonsiliasi ini harus disampaikan agar masyarakat memahami bahwa kabinet persatuan ini adalah kabinet rekonsiliasi," ucap Fahri Hamzah.
Simak juga video "Reaksi Netizen soal Prabowo Masuk Kabinet Jokowi" :
(gbr/tor)










































