detikNews
Senin 21 Oktober 2019, 15:07 WIB

Gandeng KPK, Pemprov Sulsel Gelar Workshop Pencegahan Korupsi

Faidah Umu Sofuroh - detikNews
Gandeng KPK, Pemprov Sulsel Gelar Workshop Pencegahan Korupsi Foto: Pemprov Sulsel
Jakarta - Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar workshop 'Peningkatan Kapasitas Humas Pemerintah di Sulawesi Selatan'. Tujuannya sebagai pencegahan tindak pidana korupsi.

Acara ini dilaksanakan dalam rangka program pengembangan Humas dan Media dalam Program Korsupgah Terintegrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Max One, 21-23 Oktober 2019 ini diikuti oleh 100 orang peserta dan menghadirkan pemateri dari ahli dan praktisi media dan humas.

Materi yang disampaikan di antaranya, pengelolaan media sebagai strategi pemberitaan, regulasi dan kode etik jurnalistik, menggunakan sosial media untuk pemberitaan pemerintahan. Serta menulis siaran pers dan media.



Asisten 1 Pemprov Sulsel, Andi Aslam Patonangi yang membuka acara mengatakan bahwa tugas Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK sangat penting dalam menciptakan pemerintahan bertata kelola baik, berintegrasi dan lebih bersih.

"Tugas ini juga melibatkan lintas kompenen, semua unit kerja harus terlibat," kata Aslan dalam keterangan tertulis, Senin (21/10/2019).

Humas berperan dalam menyampaikan apa yang telah dilakukan oleh pimpinan, pemerintah daerah demikian juga aktivitas kegiatan KPK bersama dengan pemerintah daerah.

"Humas sangat penting dan posisinya sangat sentral, memberitakan dengan masif, termasuk pada media online. Hoaks atau berita bohong hampir pasti tidak bisa dibendung keberadaannya. Humas harus ambil peran besar mematahkan berita palsu tentu tersebut," sebutnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah VIII (Sulselbar) Supervisi dan Pencegahan Korupsi KPK RI, Dwi Aprilia Linda menyebutkan, hadirnya kegiatan ini awal hadir kebutuhan dari Korsupgah KPK di Sulsel.

"Rasanya berita yang keluar bukan dari pemerintah itu sendiri, kami sudah berulang kali, bahkan berulang kami tuliskan dalam surat, harap pemerintah daerah menyiapkan siaran pers untuk mendukung pelaksanaan kegiatan," ujarnya.



Dwi Aprilia menekankan bahwa humas adalah corong pemerintah daerah. Humas juga harus aktif menghimpun informasi dari unit lain dan disampaikan kepada masyarakat.

"Contoh Pemprov Sulsel akan mengumpulkan OPD minta mana yang bisa jadi informasi publik tuangkan dalam website," harapnya.

KPK melakukan intervensi dan program yang didorong di Sulsel, termasuk kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Adapun rencana Aksi Pencegahan Korupsi pada delapan sektor, di antaranya, perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset dan tata kelola dana desa.




Jokowi, Koalisi dan Simalakama Perppu KPK:

[Gambas:Video 20detik]




(ujm/ujm)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com