ORI: Menkes Lakukan Penyalahgunaan Wewenang di Uji Kompetensi Sarjana Kesmas

ORI: Menkes Lakukan Penyalahgunaan Wewenang di Uji Kompetensi Sarjana Kesmas

Ahmad Bil Wahid - detikNews
Senin, 21 Okt 2019 14:29 WIB
Foto: Komisioner Ombudsman, Ahmad Suaedy (berpeci, dua dari kiri) dan Dirjen Kesmas Kemenkes, Kirana Pritasari (jilbab kuning) di kantor Ombudsman. (Bil Wahid-detikcom)
Foto: Komisioner Ombudsman, Ahmad Suaedy (berpeci, dua dari kiri) dan Dirjen Kesmas Kemenkes, Kirana Pritasari (jilbab kuning) di kantor Ombudsman. (Bil Wahid-detikcom)
Jakarta - Ombudsman RI menemukan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan ujian kompetensi sarjana kesehatan masyarakat (kesmas). Ombudsman menyebut uji kompetensi itu dilakukan tanpa payung hukum dan digelar oleh lembaga yang tidak berwenang yaitu IAKMI dan AIPTKMI.

"Penyelenggaraan ujian kompetensi kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi yang mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kesehatan, namun IAKMI dan AIPTKMI bukan organisasi profesi yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Kesehatan," kata Komisioner Ombudsman, Ahmad Suaedy di gedung Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan, Senin (21/10/2019).


Suaedy mengatakan, uji kompetensi itu sudah berlangsung sejak 2016 lalu. Dia juga menyebut adanya maladministrasi berupa pembiaran yang dilakukan Kemenkes terhadap uji kompetensi tersebut.

"Bentuk maladministrasi yang kedua adalah menteri kesehatan telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan membiarkan IAKMI dan AIPTKMI menyelenggarakan ujian kompetensi kesehatan masyarakat dan adanya biaya dibebankan kepada peserta ujian sebesar Rp 500 ribu. Di samping itu besaran biaya yang dikenakan kepada peserta ujian tidak berdasarkan pertimbangan dari Kementerian Keuangan RI," ujarnya.

Menyikapi temuan itu, Ombudsman meminta uji kompetensi itu dihentikan. Ombudsman juga mendorong agar Surat Tanda Registrasi (STR) yang didapat dari uji kompetensi itu tak dijadikan syarat ikut tes CPNS.

"Hentikan uji kompetensi sarjana kesehatan masyarakat karena organisasi yang eksis saat ini belum mendapatkan pengesahan sebagai organisasi profesi kesehatan masyarakat. Meniadakan persyaratan Surat Tanda Registrasi bagi sarjana kesehatan masyarakat dalam proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil," ucapnya.
Selanjutnya
Halaman
1 2