detikNews
Sabtu 19 Oktober 2019, 18:48 WIB

SE Izin Gubernur Sumut, Pemprov Tegaskan Penyidik Berwenang Panggil ASN

Khairul Ikhwan Damanik - detikNews
SE Izin Gubernur Sumut, Pemprov Tegaskan Penyidik Berwenang Panggil ASN Foto: Gedung Pemprov Sumatera Utara (Dok Humas Pemprov Sumut)
Medan -

Pemprov Sumatera Utara (Sumut) menegaskan surat edaran kewajiban ASN mengantongi izin gubernur Sumut untuk memenuhi panggilan pemeriksaan penegak hukum, bersifat internal. Penegak hukum berwenang memanggil ASN terkait proses penanganan perkara.

"Ada atau tanpa ada surat ini, nggak ada urusan sama penyidik. (Panggilan) satu nggak datang, (panggilan) dua nggak datang, tiga (bisa) dijemput," kata Kepala Biro Hukum Setda Pemprov Sumut Andy Faisal kepada wartawan di Medan, Sabtu (19/10/2019).

Andy menjelaskan, SE nomor 180/8883/2019 perihal "Pemeriksaan ASN Terkait Pengaduan Masyarakat" yang diteken Sekretaris Daerah Pemprov Sumut R Sabrina, dimaksudkan untuk mengontrol ASN. Tujuannya agar Pemprov Sumut mengetahui pemanggilan ASN dan materi pengaduan masyarakat yang diselidiki penegak hukum.

Namun Pemprov Sumut disebut Andy tidak melakukan upaya menghambat atau menghalangi proses penanganan perkara. Pemprov Sumut selama ini menurutnya sering berkoordinasi dengan penegak hukum seperti Korsupgah KPK.

"Bahwa memang ASN diwajibkan untuk melaporkan kepada Sekda Pemprov Sumut seketika setelah mendapatkan surat panggilan atau pun surat permintaan keterangan dari penyelidik atau penyidik. Untuk apa? untuk diterbitkan surat perintah menghadiri surat panggilan," ujar Andy.

Surat ini sambungnya, juga memudahkan penyelidik dan penyidik untuk dibantu Biro Hukum Pemprov guna menyiapkan kebutuhan terkait proses penanganan perkara.



"Ada surat panggilan, justru kita perintahkan (ASN) untuk hadir. Tidak pernah menghambat. Setelah menerima surat panggilan kesempatan pertama, kita teruskan (proses izin), kita malah berkoordinasi," imbuhnya.

Andy juga menjelaskan maksud dari poin kedua SE yang berbunyi: "Tidak diperkenankan menghadiri permintaan keterangan/panggilan tanpa ijin dari Gubernur Sumatera Utara yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara," demikian bunyi poin kedua SE Pemprov Sumut".

Kata 'izin' yang tertuang dalam SE disebut Andy bukan berarti ASN bisa menghindari pemanggilan dengan dalih belum mendapat izin dengan diterbitkannya surat perintah tugas.

"Izin hanya untuk memastikan ada surat perintah tugas ASN untuk bisa memenuhi panggilan. Kedua kita bisa memonitor materi pengaduan masyarakat yang sedang diselidiki penegak hukum. Ketiga Pemprov Sumut juga bisa membantu penyiapan kebutuhan data terkait pengaduan masyarakat yang diselidiki," terang Andy.

"Izin di situ bukan seperti (misal) KPK memeriksa harus minta izin gubernur, kemudian gubernur mengeluarkan izin baru bisa dipanggil. Bukan seperti itu," tegas dia.




Simak juga video Agus Rahardjo Soal KPK Jadi ASN: Transisinya Sangat Lama:

[Gambas:Video 20detik]




(fdn/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com