Timses Jokowi Pasang 'Syarat' Jelang Pengumuman Kabinet

Round-Up

Timses Jokowi Pasang 'Syarat' Jelang Pengumuman Kabinet

Tim Detikcom - detikNews
Jumat, 18 Okt 2019 20:01 WIB
Eks TKN Jokowi-Maruf Amin. (Dok. Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan)
Eks TKN Jokowi-Ma'ruf Amin. (Dok. Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan)
Jakarta - Beberapa hari menjelang pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, tim sukses pemenangan pasangan tersebut angkat bicara soal kabinet. Mereka seolah memberikan syarat bagi pihak-pihak yang akan dipilih sebagai menteri Jokowi.

Adalah mantan ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir, yang berbicara pertama kali. Dia berharap jagoannya mengangkat orang-orang yang dulu 'berkeringat' menjadi menteri.

"Saya selalu bilang, siapa pun yang terpilih saya berharap orang-orang yang berkeringat kemarin dan yang penting punya track record yang baik," kata Erick.

Hal tersebut disampaikannya seusai bertemu Seskab Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019). Pernyataan Erick seolah seperti serangan terhadap pihak tertentu.


Seperti diketahui, kini ada 3 partai mantan rival Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang tengah melakukan penjajakan untuk bisa masuk koalisi Jokowi. Tiga partai tersebut adalah Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN. Bahkan ketiga ketum partai-partai tersebut sudah bertemu dengan Jokowi untuk membahas kemungkinan masuk koalisi.

PDIP menilai wajar bila tim sukses menyampaikan harapan agar Jokowi memilih orang-orang yang berkeringat memenangkannya di pilpres sebagai menteri.

Menurut PDIP, TKN dan parpol koalisi memang bekerja keras saat Pilpres 2019 demi memenangkan Jokowi-Ma'ruf.

"Wajar apabila Pak Erick Thohir mengungkapkan seperti itu, karena kita semua juga tahu yang bagaimana kerja keras TKN dan parpol-parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf memenangkan pasangan pilpres jagoannya," kata politikus PDIP Andreas Hugo Pareira, Kamis (17/10).

Meski begitu, pernyataan Erick tampaknya tak dipersoalkan oleh partai-partai oposisi yang tengah melakukan penjajakan ke Jokowi. Partai Demokrat menyebut penyusunan kabinet sebagai hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.


"Iya kalau kita sih pada dasarnya, ini (penyusunan kabinet) kan hak prerogatif presiden. Kita tidak banyak... kita hanya menyerahkan sepenuhnya kepada presidenlah. Hak prerogatif presiden itu nggak bisa diikutcampuri," ungkap Waketum Demokrat Syarief Hasan kepada wartawan, Kamis (17/10).

Dia menyebut Demokrat pada dasarnya siap apabila diminta masuk kabinet. Namun Syarief memastikan Demokrat akan menghormati apa pun keputusan Jokowi.

"Iya pokoknya begini, tergantung presidenlah. Kalau presiden minta Demokrat, ya kita siap, ya kan. Pokoknya apa punlah, kita nggak ikut-ikut mencampuri urusan hak prerogatif presiden. Kita hormati semuanya," sebut Wakil Ketua MPR RI itu.

Usai Erick Thohir, hari ini Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, juga berbicara soal kriteria menteri. Dia mengingatkan Presiden Jokowi agar mengecek rekam jejak para calon menteri dengan saksama.

"Harus dilakukan pengecekan rekam jejak, kepemimpinan, integritas, dan kemampuan bekerja sama dengan presiden karena mereka pembantu presiden," kata Hasto, Jumat (18/10/2019).

Menurut Sekjen PDIP ini, menteri Jokowi harus setia menemani sang presiden selama lima tahun ke depan. Hasto menyebut tidak boleh ada menteri yang di tengah jalan maju sebagai calon presiden 2024 karena menteri memiliki tugas strategis.

"Tak boleh ada menteri setelah dilantik tiba-tiba kibarkan bendera mau jadi presiden 2024. Semua harus setia dalam lima tahun ke depan," tegasnya.

Hasto juga meminta Jokowi tidak tergesa-gesa mengumumkan kabinet di periode kedua. Menurut dia, Jokowi memiliki waktu setidaknya 14 hari setelah pelantikan untuk mengumumkan susunan kabinet.


Hal ini merujuk pada UU No 39/2008 tentang Pembentukan Kementerian. Karena itu, kata Hasto, Jokowi memiliki cukup waktu untuk mengumumkan di saat yang tepat.

"Presiden Jokowi yang paling tahu kapan momentumnya. Presiden punya waktu yang cukup tapi kita tahu karakter Pak Jokowi yang mau kerja cepat. Kalau mengikuti informasi beliau paling lambat Rabu," kata Hasto.

Sementara itu, terkait menteri dari PDIP, Hasto menyatakan mereka mendapatkan jatah kursi terbanyak. Namun dia tak menyebutkan secara pasti jumlah kursi yang didapatkan.

"Semua kementerian penting dan strategis, tapi yang jelas PDIP paling banyak," tutup Hasto. (elz/imk)