detikNews
2019/10/18 18:05:37 WIB

Ketua MPR: Amandemen UUD 1945 Bisa Dilakukan, Asal...

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Halaman 2 dari 2
Ketua MPR: Amandemen UUD 1945 Bisa Dilakukan, Asal... Bamsoet (Mochammad Zhacky Kusumo/detikcom)


Bamsoet menambahkan, ayat 2 Pasal 37 UUD NRI 1945 menjelaskan setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Jadi, katanya, masyarakat bisa mengetahui dengan jelas apa saja usulan perubahan yang akan diajukan oleh para wakilnya di MPR RI.

"Tidak bisa ujug-ujug MPR RI melakukan amandemen tanpa sepengetahuan dan persetujuan rakyat. Ketentuan perundangan sudah mengatur sedemikian rupa agar transparansi dan kedaulatan rakyat menjadi elemen penting dalam setiap proses amandemen. Pembahasannya juga dilakukan secara terbuka, bukan secara sembunyi-sembunyi yang tak bisa diketahui orang," tutur Bamsoet.


Tak hanya itu, dia menyebut ayat 3 Pasal 37 UUD NRI menjelaskan, untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota MPR, yakni 474 dari 711 anggota MPR. Sedangkan di ayat 4 dijelaskan, putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen plus satu anggota dari seluruh anggota MPR, yakni sekitar 357 dari 711 anggota MPR.

"Tahapan dan prosesnya akan panjang sekali. Keterbukaan dan partisipasi rakyat akan sangat dibutuhkan sehingga perlu dicapai konsensus kebangsaan agar tak ada kesalahpahaman antar sesama anak bangsa. Jadi, apakah amandemen akan dilakukan secara terbatas, menyeluruh, kembali ke aslinya atau tidak sama sekali, prosesnya masih sangat panjang. Rakyatlah yang akan menentukan," pungkas Bamsoet.
(gbr/tor)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com