detikNews
2019/10/17 18:08:05 WIB

UU KPK Baru Berlaku Hari Ini, ICW Minta Jokowi Tak Ragu Terbitkan Perppu

Ibnu Hariyanto - detikNews
Halaman 1 dari 2
UU KPK Baru Berlaku Hari Ini, ICW Minta Jokowi Tak Ragu Terbitkan Perppu Presiden Jokowi (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - UU KPK baru yang telah disahkan DPR resmi berlaku per hari ini meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut belum menekennya. Indonesia Corruption Watch (ICW) tetap mendesak Jokowi agar menerbitkan Perppu UU KPK.

"Presiden tidak ragu untuk menerbitkan perppu yang isinya menolak seluruh pasal yang telah disepakati dalam UU KPK baru," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Kamis (17/10/2019).

Kurnia mengatakan pasal-pasal di UU KPK tersebut berpotensi melemahkan kinerja KPK. Poin-poin yang melemahkan itu terdiri atas adanya dewan pengawas hingga kewenangan SP3 terhadap kasus yang ditangani KPK.

"Penting untuk ditegaskan bahwa seluruh pasal yang disepakati oleh DPR bersama pemerintah dipastikan akan memperlemah KPK dan mengembalikan pemberantasan korupsi ke jalur lambat. Sebagai contoh, pembentukan Dewan Pengawas yang anggotanya dipilih Presiden dan memiliki wewenang memberikan izin penindakan perkara rawan intervensi eksekutif. Demikian pula penerbitan SP3 dalam jangka waktu 2 tahun apabila perkara tidak selesai akan berpotensi menghentikan perkara besar yang sedang ditangani oleh KPK," ucapnya.


Kurnia juga ragu akan penyataan sejumlah pihak yang menyebut ada pasal peralihan terkait pembentukan Dewan Pengawas. Menurutnya, penyataan itu hanya dalih tanpa dasar.

"Namun, harus dipahami, bahwa cepat atau lambat Dewan Pengawas akan terbentuk. Jadi, pernyataan yang menyebutkan terkait dengan pasal peralihan itu hanya dalih tanpa dasar sama sekali," ucapnya.

Selain itu, menurutnya, permasalahan batas usia minimal pimpinan KPK hingga kini juga belum jelas. Sebab, ia menjelaskan, dalam UU, ditulis batas usia minimal pimpinan KPK 50 tahun, sedangkan salah satu pimpinan terpilih berusia di bawah 50 tahun.

"Tentu ini menjadi kekosongan hukum yang harusnya dapat diisi oleh perppu," sebut Kurnia.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com