detikNews
Kamis 17 Oktober 2019, 14:25 WIB

Sertifikat Halal Kemenag, Begini Cara Mengurusnya

Erwin Dariyanto - detikNews
Sertifikat Halal Kemenag, Begini Cara Mengurusnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (Foto: Usman Hadi/detikcom)
Jakarta -

Sertifikat halal kini wajib dimiliki oleh semua pelaku usaha di bidang makanan dan minuman serta produk-produk terkait. Mulai hari ini, Kamis 17 Oktober 2019 Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuka penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH).

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, sesuai Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang JPH, hari ini mulai dibuka pendaftaran bagi pelaku usaha di bidang makanan dan minuman serta produk-produk terkait. Pelaku usaha bisa mengajukan permohonan sertifikat halal.

Menag Lukman pun menjelaskan tahapan-tahapan pengajuan sertifikat halal yang saat ini menjadi kewenangan BPJPH. Menurut dia ada lima tahapan.

Pertama, pelaku usaha mendaftarkan diri dengan melampirkan sejumlah persyaratan. Berikutnya, BPJPH akan meneliti seluruh persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pelaku usaha ini.

"Kemudian tahap berikutnya pelaku usaha akan menentukan lembaga pemeriksa halal (LPH) untuk memeriksa produk-produk yang dijual atau dimakan," kata Lukman di Istana Negara Jakarta, Rabu 16 Oktober 2019.



Setelah tiga tahap itu selesai, berikutnya LPH akan melakukan pemeriksaan barang-barang tersebut. Hasilnya nanti akan diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk dikeluarkan fatwa kehalalan sebuah produk. Tahap kelima, BPJPH akan mengeluarkan sertifikat halal terhadap sebuah produk setelah fatwa MUI keluar.


Menteri Lukman menegaskan, meski UU JPH sudah berlaku hari ini, namun belum ada sanksi penegakan hukum terkait produk halal. Selama lima tahun ke depan mulai hari ini, 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024, adalah tenggang waktu bagi pelaku usaha makanan dan minuman untuk mengajukan proses sertifikasi halal.

Kementerian Agama juga akan melakukan sosialisasi, khususnya kepada UKM-UKM. Salah satu hal yang akan disosialisasikan selain mekanisme pengajuan sertifikasi, juga terkait dengan biaya sertifikasi halal. Sebab biaya ini akan dibebankan kepada pelaku usaha.



Menurut Lukman, khusus bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pemerintah memiliki keinginan yang besar untuk memfasilitasi dan ikut membantu dari sisi pembiayaan. Sehingga semua pelaku UMKM di bidang makanan dan minuman serta produk terkait bisa mendapatkan sertifikat halal.




Tonton juga video Siapkan JPH, Begini Proses Sertifikasi Halal Kemenag:

[Gambas:Video 20detik]


(erd/nwy)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com