detikNews
Kamis 17 Oktober 2019, 11:15 WIB

Bamsoet: Kehadiran SBY & Mega di Pelantikan Jokowi Teduhkan Politik RI

Akfa Nasrulhak - detikNews
Bamsoet: Kehadiran SBY & Mega di Pelantikan Jokowi Teduhkan Politik RI Foto: Tsarina Maharani/detikcom
Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan kesediaan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Puteri pada pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 akan kian mengukuhkan kekompakan para elit politik dan tokoh bangsa. Menurutnya, sekarang bangsa ini hanya tinggal memiliki dua mantan presiden sebagai tokoh bangsa.

"Pertama, Ibu Megawati sebagai Ibu bangsa dan Bapak SBY sebagai Bapak bangsa. Kehadiran Ibu bangsa dan Bapak bangsa ini tentu akan kian meneduhkan perpolitikan tanah air. Sekaligus memberikan pesan kepada dunia bahwa suhu politik Indonesia sangat kondusif dan para pemimpin bangsanya kompak," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2019).

Hal itu disampaikannya usai bertemu dan mengantarkan undangan pelantikan presiden dan wakil presiden di kediaman SBY di Bogor, Rabu (16/10/19). Didampingi para Wakil Ketua MPR RI, Bamsoet mengatakan pimpinan MPR RI juga secara umum sebagai anak bangsa, butuh berbagai sudut pandang dari para tokoh seperti SBY yang sudah kenyang memakan asam garam kehidupan kebangsaan.


Menurut Bamsoet, kiprah SBY sejak mengabdi di TNI, menteri, hingga sepuluh tahun memimpin Indonesia, tentu menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang kondisi kebangsaan. Dengan demikian, para pimpinan MPR bisa mengetahui apa yang masih kurang untuk kemudian diperbaiki dan disempurnakan. Karena memajukan Indonesia merupakan usaha tanpa henti, usaha berkelanjutan dari satu generasi ke generasi lainnya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini tak menampik dalam melaksanakan wewenang dan tugas MPR RI ke depan, memerlukan banyak nasehat dan pandangan. Selain itu juga diperlukan dukungan dari para sosok negarawan dan tokoh bangsa yang sudah teruji mendarmabaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Dalam pelaksanaan tugas ke depan juga MPR akan berpedoman juga pada rekomendasi yang disampaikan oleh MPR RI 2014-2019.

"Dengan bertemu para tokoh yang menjadi pemimpin bangsa, MPR RI akan mendapat berbagai insight dan sudut pandang yang beraneka ragam. Dari situ nanti kita bisa tarik benang merahnya. Tak hanya tentang rencana amandemen terbatas UUD 1945, melainkan juga usulan tentang membuat blue print pembangunan Indonesia 50-100 tahun kedepan," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, terkait wacana amandemen terbatas UUD NRI 1945, terdapat banyak kesamaan pandangan antara Pimpinan MPR RI dan SBY. Ketua Umum Partai Demokrat menyarankan pimpinan MPR RI untuk tidak tergesa-gesa serta membuka ruang sebesar-besarnya guna menampung semua aspirasi masyarakat.

"Ide amandemen terbatas UUD NRI 1945 atau menurut istilah Pak SBY adalah penyempurnaan, tentu bukan tanpa alasan. Apalagi, amandemen terakhir dilakukan tahun 2002. Waktu 17 tahun sudah cukup bagi kita untuk mengkaji lagi, apakah UUD NRI 1945 sudah tepat atau harus dilakukan penyempurnaan kembali. Karenanya, kita buka ruang publik seluas-luasnya untuk memberikan masukan terkait amandemen terbatas UUD NRI 1945," urai Bamsoet.

Menurut Bamsoet, MPR RI akan mempergunakan golden time dalam 3 tahun pertama untuk mengkaji usulan amandemen UUD NRI 1945. Tahun pertama hingga 2020 digunakan mendengar serta menyerap semua masukan yang ada. Tahun kedua, pada 2021, akan didapatkan benang merah substansi yang dikehendaki rakyat. Sedangkan pada 2022 tinggal dibahas dan diputuskan perubahan apa yang akan diambil. Apakah diperlukan penyempurnaan atau amandemen terbatas atau belum diperlukan. Semua sangat tergantung pada keputusan mayoritas rakyat.


"Menurut pandangan Pak SBY, adanya aspirasi rakyat untuk amandemen UUD 1945 jangan dipadamkan. Kaji dan buka seluas-luasnya pembahasan dan pengkajian tentang amandemen terbatas itu. Jika memang pada akhirnya diputuskan jadi dilakukan penyempurnaan atau amandemen UUD NRI 1945, maka disarankan tidak lebih dari tiga tahun pembahasannya atau jangan melewati tahun 2022. Pak SBY menilai jika lebih dari tiga tahun, atau melewati tahun 2022 jatuhnya sudah politis karena mendekati Pemilu," pungkasnya

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Jazilul Fuwaid (F-PKB), Syarief Hasan (F-Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Arsul Sani (F-PPP) dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD).





Tonton video Jelang Pelantikan Presiden, Bamsoet: Kondusif:

[Gambas:Video 20detik]




(akn/akn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com