detikNews
2019/10/17 01:03:24 WIB

KPK Heran Aturan Penguatan Inspektorat Daerah Tak Kunjung Terbit

Ibnu Hariyanto - detikNews
Halaman 1 dari 2
KPK Heran Aturan Penguatan Inspektorat Daerah Tak Kunjung Terbit Ketua KPK Agus Rahardjo (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - KPK heran mengapa pemerintah belum juga mengeluarkan peraturan terkait penguatan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP). Padahal, menurut KPK, draf peraturan pemerintah (PP) tentang penguatan APIP sudah ada.

"Yang daerah pembicaraannya sudah final dan sudah ada rancangan PP-nya saya kok tidak tahu PP kok nggak keluar," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019).



Dalam rancangan PP tersebut, inspektorat kabupaten/kota bakal bertanggung jawab kepada gubernur sehingga berani mengawasi dan menindak bupati/wali kota jika menemukan penyimpangan. Kemudian, inspektorat di tingkat provinsi bakal bertanggung jawab ke menteri sehingga berani mengawasi dan menindak gubernur jika ada penyimpangan.

"Di daerah sudah dibuat rancangan PP-nya. Kami mempertemukan MenPAN-RB dan Mendagri di KPK sini. Beliau-beliau setuju waktu itu. MenPAN-RB memberitahukan saya itu akan keluar awal 2019, PP mengenai itu. Tapi sampai saat ini PP-nya belum berubah," ujar Agus.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com