detikNews
Rabu 16 Oktober 2019, 22:07 WIB

Round-Up

Rute Sertifikat Halal yang Kini Berliku

Rivki - detikNews
Rute Sertifikat Halal yang Kini Berliku Foto: Logo halal
Jakarta - UU Jaminan Produk Halal mulai berlaku sejak hari ini. Kehadiran UU ini menjadikan Kemenag sebagai lembaga yang berhak keluarkan sertifikasi halal setelah sebelumnya kewenangan itu ada di tangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

UU ini juga mewajibkan produk makanan-muniman wajib mencantumkan sertifikat halal. UU dengan nomor 33/2014 ini sebelumnya ditandangai Presiden SBY pada Oktober 2014 silam, dalam aturannya, UU ini berlaku setelah 5 tahun diterbitkan.



"Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan," demikian bunyi Pasal 67 ayat 1 UU JPH yang dikutip detikcom, Rabu (16/10/2019).

Lantas bagaimana bila ada yang belum mencantumkan sertifikat halal mulai hari ini?

"Sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku, jenis Produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap," bunyi Pasal 67 ayat 2.



Selain mewajibkan sertifikasi halal, UU JPH juga membuat perubahan. Yaitu berpindahnya otoritas lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan belum ada penegakan hukum terkait penerapan sertifikasi halal. Lukman mengatakan hingga 2024 pihaknya fokus pada tahap sosialisasi.



"Lima tahun ini tidak ada penegakan hukum, tapi dengan persuasif memberlakukan pembinaan, memberikan sosialisasi, dan lain-lain untuk pelaku usaha," kata Lukman di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Nah, mengenai kewenangan lembaga, Lukman menilai MUI tetap punya hak dalam mengeluarkan fatwa. Lukman menjelaskan, MUI berwenang menerbitkan fatwa dan menerbitkan sertifikasi auditor halal.

"MUI masih tetap memiliki kewenangan dalam menentukan apakah suatu produk itu halal atau tidak. Jadi fatwa kehalalan itu masih menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia. Juga MUI masih memiliki kewenangan mengeluarkan sertifikasi bagi auditor halal," jelasnya.

Meski tidak mempunyai kewenangan menerbitkan sertifikasi halal, Lukman menuturkan, MUI berwenang meneruskan auditor sertifikasi halal. Adapun rute sertifikat halal yang berlaku kini ini ialah meminta fatwa kepada MUI, setelah hasil fatwa keluar lalu dibawa ke BPJH dan barulah keluar sertifikasi produk halal.

"Hasil fatwa MUI, lalu kemudian oleh BPJPH (Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal) barulah dikeluarkan sertifikasi halal. Itulah prosesnya," papar Lukman.



Menanggapi aturan baru ini, Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan pihaknya menyambut positif dan siap mendukung berlakunya UU JPH. Menurutnya, keberadaan UU JPH bukti negara hadir dalam menjamin produk halal.



"Spirit lahirnya UU JPH harus dimaknai bahwa negara hadir dalam penjaminan produk halal di Indonesia. Implikasinya adalah adanya pembagian peran pemerintah dan MUI dalam penyelenggaraan layanan sertifikasi halal," kata Zainut.


(rvk/zap)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com