Gaduh Gerindra vs PD di Pekarangan Rumah Koalisi Jokowi

Round-Up

Gaduh Gerindra vs PD di Pekarangan Rumah Koalisi Jokowi

Tim Detikcom - detikNews
Rabu, 16 Okt 2019 21:45 WIB
Foto: Prabowo Subianto-SBY saat bertemu. (Dok Istimewa).
Foto: Prabowo Subianto-SBY saat bertemu. (Dok Istimewa).
Jakarta - Partai Gerindra tampaknya gemas karena sang ketum, Prabowo Subianto terus menerus diserang oleh Partai Demokrat (PD). Suasana panas kedua partai sekoalisi di Pilpres 2019 ini terjadi di tengah perjalanan kedua partai itu masuk ke koalisi Presiden Joko Widodo.

Seperti diketahui, Prabowo telah bertemu dengan Jokowi pada Jumat (10/10) lalu untuk membicarakan kemungkinan bergabungnya Gerindra ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Setelahnya, Prabowo lalu melakukan safari politik yang dinilai sebagai bentuk 'kulonuwun' kepada partai-partai pengusung Jokowi di Pilpres 2019.

Prabowo datang menemui Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Jauh hari, Prabowo juga sudah bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum PPP Suharso.



Safari politik Prabowo sepertinya menggelitik Demokrat. Sebab meski sudah bertemu dengan Jokowi dengan maksud yang sama, Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak segencar Prabowo dalam bergerilya.

Demokrat justru terus menerus melemparkan serangan ke Gerindra. Satu isu yang diangkatnya adalah soal kesepakatan Prabowo dengan Surya Paloh terkait amandemen UUD 1945. Soal amandemen UUD 1945 menyeluruh memang menjadi salah satu poin kesepakatan hasil pertemuan Prabowo-Paloh.

Setelah menuding Prabowo-Paloh pragmatis, Demokrat kini menyebut kedua tokoh itu jadul alias zaman dulu. Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon menyebut Pasal 37 UUD 1945 saat ini tidak memungkinkan amandemen dilakukan secara menyeluruh.

"Di Pasal 37 UUD sudah jelas diatur: sekarang perubahan UUD hanya bisa dilakukan pasal per pasal saja. Tidak bisa lagi menyeluruh dan komperhensif seperti dulu. Jadi masyarakat tenang saja, ide ini tak akan terjadi," kata Jansen kepada wartawan, Rabu (16/10/2019).

Gaduh Gerindra vs PD di Pekarangan Rumah Koalisi JokowiFoto: Jansen Sitindaon. (Gibran Maulana/detikcom).

"Di Pasal 37 UUD yang sekarang berlaku: perubahan itu hanya bisa dilakukan terhadap pasal-pasal tertentu saja. Dan dalam usulan itupun harus disampaikan dengan jelas bagian mana yang hendak diubah beserta alasannya," sambungnya.

Bila merujuk pada UUD 1945 yang lama menurutnya memang amandemen bisa dilakukan secara menyeluruh. Atas dasar itu, Jansen menganggap Prabowo-Paloh sudah ketinggalan zaman atau jadul.

"Jadi cara berpikir pak Prabowo dan Surya Paloh dalam mengubah UUD ini sudah zaman 'jadul'. Sudah kedaluwarsa. Karena perubahan menyeluruh dan komprehensif itu hanya bisa dilakukan menggunakan tatacara di Pasal 37 Undang Undang Dasar lama yang sudah tidak berlaku lagi," sebut eks juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno itu.

Gerindra pun mulai terpancing lantaran ketumnya, Prabowo Subianto terus diserang. Gerindra menilai serangan itu dilontarkan karena Demokrat kebakaran jenggot mengetahui Prabowo bertemu dengan Jokowi.

"Kami tidak pernah mengomentari Pak SBY ketemu dengan Pak Jokowi. Kok sebelah kayanya agak kebakaran jenggot Pak Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi," kata Wasekjen Gerindra Andre Rosiade di kompleks Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Andre meminta Demokrat untuk saling menghormati. Dia menegaskan Gerindra tak pernah mengomentari urusan partai lain. Untuk itu Andre berharap partai lainnya juga bertindak sama.


"Saya berharap partai lain menghormati urusan ranah Partai Gerindra. Mari kita saling menghormati ranah internal masing-masing partai. Harapan saya seperti itu," ujar anggota DPR ini.

Bukan hanya Gerindra saja yang berang. Partai NasDem menyerang balik Demokrat. Sekjen NasDem Johnny G Plate meminta Jansen Sitindaon mempelajari lagi soal wacana amandemen UUD 1945.

"Justru pikiran itu relevan dengan perkembangan Indonesia saat ini. Yang tidak boleh adalah berpikir serampangan. Mengurus UUD itu tidak boleh tergesa-gesa atau grasa-grusu. Tolong tokoh-tokoh Demokrat yang mengomentari itu mempelajari dulu secara matang baru memberikan komentar karena ini konstitusi negara," kata Johnny.

Dia mengatakan komentar yang dilontarkan Jansen tidak tepat soal amandemen UUD 1945 tak bisa dilakukan secara menyeluruh. Johnny mengibaratkan gatal di kaki tapi garuk di kepala. Dia kemudian menjelaskan maksud sang ketua umum soal amandemen UUD 1945 secara menyeluruh. Menurut Johnny, Paloh bermaksud kajian amandemen UUD 1945 harus mendalam dan komprehensif.

"Jadi politisi yang baik harus tahu dengan lengkap baru komentar. Komentar ini gatal di kaki garuk di kepala. Amandemen UUD 1945 harus komprehensif dan tidak asal-asalan. Harus matang dan mendalam, bersifat menyeluruh. Satu pasal pun yang diubah harus dikaji mendalam. Apalagi kalau beberapa pasal" sebutnya.

Gaduh Gerindra vs PD di Pekarangan Rumah Koalisi JokowiFoto: Andre Rosiade. (Ari Saputra).

Johnny mengatakan materi amandemen harus menyesuaikan dengan pembukaan UUD 1945. Ia menyebut amandemen UUD 1945 tak bisa dilakukan parsial.

"Untuk amandemen UUD 1945 itu preambul tetap. Karena ada ideologi dan tujuan negara. Harus tepat dan batang tubuh harus sejalan dengan preambul. Jadi harus dikaji mendalam," tutur Johnny.

"Nah kalau kami minta menyeluruh dan mendalam, maka itu seharusnya konstitusi. Yang berpikir bahwa amandemen bisa sepotong-potong atau parsial justru tidak paham konstitusi negara," imbuh dia.

Serangan Demokrat kepada Gerindra dianggap sebagai manuver politik. Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti menyatakan bisa saja serangan itu menunjukkan kekhawatiran dari Demokrat dengan alasan makin tipisnya peluang partai yang didirikan SBY itu untuk diajak dalam kabinet.

"Demokrat bisa tersingkir dalam penyusunan kabinet. Kalau pun dapat bagian ya di luar kabinet," kata Ray. (elz/fjp)