Jelang Pelantikan Jokowi, Bupati-Tokoh Adat di Bali Ingatkan Bahaya Hoax

Jelang Pelantikan Jokowi, Bupati-Tokoh Adat di Bali Ingatkan Bahaya Hoax

Aditya Mardiastuti - detikNews
Rabu, 16 Okt 2019 21:28 WIB
Bupati Bangli I Made Gianyar (Foto: Istimewa)
Denpasar - Bupati hingga tokoh adat di Bali mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan dan kondusifitas jelang pelantikan presiden. Mereka juga menolak aksi terorisme dan paham radikalisme yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Atas nama pemerintah dan masyarakat Bangli, saya mendukung penuh pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang aman dan kondusif," kata Bupati Bangli I Made Gianyar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/10/2019).



SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Made Gianyar mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi berita-berita bohong (hoaks). Dia berharap pelantikan presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin berjalan lancar.

"Jangan mudah terpancing berita hoaks agar tidak memicu perbuatan yang melanggar hukum dan memicu kegaduhan di masyarakat," imbaunya.



Hal senada juga disampaikan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Bangli I Nyoman Sukra. Sukra pun mengimbau agar umat di Bali tetap menjaga toleransi antarumat beragama.

"Tetap menjaga kerukunan antar umat beragama yang telah harmonis selama ini dan tidak terpengaruh isu-isu hoaks yang menjerumuskan kita kepada jurang perpecahan," ajaknya.



Tokoh adat sekaligus tokoh agama yang menjadi pengempon (penanggung jawab) Pura Ulun Danu Batur Kintamani, Jro Gede Batur menuturkan hal yang sama. Jro Gede menolak unjuk rasa anarkis, aksi terorisme, maupun paham radikalisme.

"Kami mendukung pelantikan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin Periode 2019-2024 yang aman dan kondusif serta Menolak dengan tegas unjuk rasa anarkis. Mari kita lawan faham radikal, aksi terorisme secara bersama sama dan kita tolak unjuk rasa yang anarkis," ujar Jro Gede.

Terpisah, Ketua Majelis Desa Adat (MDA) I Made Rijasa mengajak semua pihak menghormati hasil Pilpres yang menetapkan presiden dan wapres terpilih. Dia berharap ada aksi demo yang anarkis sebab tidak mencerminkan bangsa yang berbudaya.

"Indonesia memang negara demokrasi namun semua ada aturannya termasuk dalam menyampaikan pendapat, tidak perlu anarkis karena pastinya juga merugikan kita sendiri maupun orang lain," pesan Rijasa.
Halaman 2 dari 2
(ams/knv)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads