detikNews
2019/10/16 09:18:50 WIB

PSI Nilai KUA PPAS DKI 2020 Tak Transparan, PKS Bela Anies

Dwi Andayani - detikNews
Halaman 1 dari 2
PSI Nilai KUA PPAS DKI 2020 Tak Transparan, PKS Bela Anies Foto: Dwi Andayani/detikcom
Jakarta - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tak sependapat dengan PSI yang menilai Gubernur DKI Anies Baswedan tak transparan soal dokumen rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2020. Fraksi PKS menjelaskan KUA PPAS 2020 sempat dibahas oleh anggota DPRD periode 2014-2019.

"Sudah dibahas pada periode sebelumnya, jadi menjelang akhir sudah ada pembahasan. Komisi B sendiri, kan saya Komisi B waktu itu sudah mulai dibahas itu tapi kemudian terhenti karena proses pelantikan yang baru," ujar Ketua Dewan Syuro DPW PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi saat dihubungi detikcom, Selasa (15/10/2019).



Suhaimi mempertanyakan ukuran transparansi yang dimaksud PSI. Menurutnya, KUA-PPAS bisa dinyatakan tidak transparan bila tidak dibahas dengan DPRD.

"Nah, ukuran transparansi itu apa, ukurannya. Kecuali nggak dibahas di DPRD, kan itu semuanya proses mulai rembuk RW, dan seterusnya sampai dikirim ke DPRD, tinggal ukurannya apa," kata Suhaimi.

Dia menuturkan pembahasan KUA-PPAS 2020 ini telah dilakukan di sebagian komisi DPRD. Akan tetapi hal ini belum diselesaikan karena terhenti oleh pergantian periode.

"Di sebagian komisi itu sudah dibahas, artinya itu kalau dibilang tidak transparan itu sudah dibahas di DPRD kok, tapi kemudian ada periode baru. Periode lama belum berjalan, maksudnya sudah mulai berjalan, tapi belum tuntas, kemudian periode baru," kata Suhaimi.

"Ketika periode ganti kan harus mulai dari awal, artinya pembahasan itu harus ada alat kelengkapan Dewan. Sampai hari ini kan (AKD) belum terbentuk. Baru kemarin pelantikan pimpinan, dan baru tadi rapat awal menentukan tanggal pembahasan AKD," sambungnya.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com