BEM di Makassar Nilai Larangan Demo saat Pelantikan Presiden Langgar UUD

BEM di Makassar Nilai Larangan Demo saat Pelantikan Presiden Langgar UUD

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Selasa, 15 Okt 2019 16:06 WIB
Aksi demo di Makassar pada September lalu (Foto: M Nur Abdurrahman/detikcom)
Aksi demo di Makassar pada September lalu (Foto: M Nur Abdurrahman/detikcom)
Makassar - Kepolisian mengeluarkan imbauan melarang adanya demonstrasi jelang pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin. Larangan ini dikritik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Makassar (UNM) di Makassar, Sulsel karena melanggar UUD 45.

"Sebagai negara hukum yang demokratis dan berasaskan Pancasila serta UUD 1945, seharusnya tidak ada pelarangan dalam penyampaian aspirasi," kata Ketua BEM UNM, Aksa kepada detikcom, Selasa (15/10/2019).

Aksa menjelaskan, pernyataan Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe yang melarang adanya demonstrasi telah melampaui UUD 1945 pasal 28 E ayat 3 tentang kebebasan berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat di secara lisan dan tertulis.



"Saya kira kan Pak Kapolda pasti paham hukum, jadi seharusnya tidak melontarkan pernyataan yang inkonstitusional. Karena pada dasarnya ada hirarki hukum yang mengatur kita dalam bernegara, mana bisa pernyataan kapolda kekuatan hukumnya melampaui UUD 1945," terangnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2