detikNews
2019/10/15 14:55:20 WIB

Demokrasi Perlu Oposisi: Kritik untuk Prabowo yang Mendekat ke Koalisi Jokowi

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Halaman 1 dari 2
Demokrasi Perlu Oposisi: Kritik untuk Prabowo yang Mendekat ke Koalisi Jokowi Pertemuan Jokowi dan Prabowo di Istana (Biro Pers Setpres)
Jakarta - Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah memberi sinyal kuat untuk merapat ke koalisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024. Langkah Prabowo ini dinilai bisa membuat sistem demokrasi tidak berjalan baik.

Direktur Populi Center Usep S Ahyar mengatakan negara yang menganut sistem demokrasi itu meniscayakan adanya oposisi. Menurutnya, jika tanpa oposisi, proses check and balances tak akan berjalan.

"Dalam konteks demokrasi. Harusnya ada oposisi. Juga bukan sembarangan oposisi. Demokrasi itu harus memiliki oposisi yang kuat dan subtantif. Karena inilah yang nantinya menjadi bagian dari check and balances," kata Usep saat dihubungi, Selasa (15/10/2019).


Dia lantas menyoroti beberapa manuver Prabowo dan ketum partai oposisi lainnya yang hendak merapat ke pemerintah. Menurutnya, manuver-manuver tersebut soal hitung-hitungan politik.

"Ya Pak Prabowo dan kawan-kawan itu hitung-hitungan politik aja. Dan ini kan kepintaran partai politik pendukung pemerintah mengkonsolidasikan politik. Politik itu kan di dinamis. Tapi mungkin keputusan terakhir itu setelah kabinet terbentuk. Namun saya menduga, naga-naganya banyak yang masuk koalisi pemerintah," paparnya.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com