Situasi Keamanan Jelang Pelantikan Presiden Dinilai Terkendali

Pasti Liberti Mappapa, Ibad Durohman - detikNews
Selasa, 15 Okt 2019 06:05 WIB
Foto: Jokowi-Ma'ruf (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)


Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Gatot Eddy Pramono menyatakan tidak akan memproses surat pemberitahuan aksi unjuk rasa selama 15-20 Oktober 2019. Hal ini dalam rangka pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024. Kebijakan ini diberlakukan mulai Selasa (15/10/2019).

"Kami sampaikan tadi bahwa apabila ada yang menyampaikan surat pemberitahuan tentang akan dilaksanakan penyampaian aspirasi kami tidak akan memberikan surat tanda penerimaan terkait itu," kata Gatot usai rapat koordinasi bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Kebijakan pengamanan tersebut mendapat dukungan penguasa militer ibu kota. Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya Mayor Jenderal (TNI) Eko Margiyono mengatakan unjuk rasa yang digelar tanpa pemberian izin dinyatakan ilegal.


"Kaitannya dengan clearance, sesuai dengan instruksi kepada pihak Kapolda dan Kodam Jaya bahwa untuk 20 Oktober pemberitahuan adanya unjuk rasa tidak akan diproses, sehingga kalau pun ada unjuk rasa itu bahasanya tidak resmi atau ilegal," ujar Eko.

TNI dan Polri menurunkan 30 ribu personel untuk mengamankan pelantikan presiden. Seluruh kekuatan tersebut berada di bawah komando Pangdam Jaya. Para personil prosesi pelantikan tersebut akan didistribusikan Mayjen Eko Margiyono.
Halaman

(pal/dnu)