Prabowo-Paloh Capai Kesepakatan, Demokrat Lempar Serangan

Round-Up

Prabowo-Paloh Capai Kesepakatan, Demokrat Lempar Serangan

Tim Detikcom - detikNews
Senin, 14 Okt 2019 20:05 WIB
Foto: Prabowo dan Surya Paloh (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj)
Foto: Prabowo dan Surya Paloh (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj)
Jakarta - Manisnya hubungan antara Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketum NasDem Surya Paloh tampaknya tak dapat lampu hijau dari Partai Demokrat. Partai pimpinan Ketum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengkritik kesepakatan kedua tokoh itu yang setuju amandemen UUD 1945 dilakukan secara menyeluruh.

Kesepakatan yang dimaksud diputuskan usai pertemuan Prabowo dan Paloh pada Minggu (13/10) malam. Adapun bunyi kesepakatan untuk poin amandemen UUD 1945 itu adalah sebagai berikut:

"Kedua pemimpin partai politik sepakat bahwa amandemen undang-undang dasar 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh yang menyangkut kebutuhan tata kelola negara sehubungan dengan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan berbangsa yang lebih baik."


Demokrat menanggapi kesepakatan Prabowo-Paloh. Wasekjen Demokrat Andi Arief mengungkap ketidaksetujuan soal kesepakatan tersebut dan menilai Prabowo-Paloh pragmatis.

"Semoga kekhawatiran saya soal cita-cita Prabowo menghidupkan demokrasi terpimpin tidak terjadi. Saya betul-betul khawatir, apalagi beliau sering pragmatis seperti Surya Paloh," kata Andi Arief kepada wartawan, Senin (14/10/2019).

Di Twitter-nya, Andi Arief mem-posting informasi soal Paloh dan Prabowo yang dalam pertemuannya sepakat amandemen UUD 1945 secara menyeluruh. Andi Arief pun lalu membawa-bawa nama Presiden Joko Widodo.

"Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa menyelamatkan jalan demokrasi yang benar menghadapi rencana demokrasi terpimpin ala Pak Prabowo, Surya Paloh, dan beberapa kekuatan politik lainnya. Mereka menikmati demokrasi untuk memundurkannya," tuturnya.

"Mereka tidak akan timbul-tenggelam bersama rakyat, mereka timbul-tenggelam dengan cita-cita kediktatoran," imbuh Andi Arief.

Prabowo-Paloh Capai Kesepakatan, Demokrat Lempar SeranganFoto: Johnny G Plate. (Tsarina Maharani-detikcom).

Tak terima, NasDem membela ketumnya. Sekjen NasDem Johnny G Plate menuding Andi Arief tengah berhalusinasi.

"Indikasi Andi Arief atau halusinasi Andi Arief. Ngarang aja," kata Johnny menanggapi tudingan Andi Arief soal Paloh.

Johnny pun lalu menjelaskan alasan mengapa ketumnya setuju dengan amandemen UUD 1945 secara menyeluruh. Ia juga menyebut sang ketum tak akan mempersoalkan dituding sebagai pragmatis.

"Amandemen UUD 45 harus bersifat menyeluruh dan melalui kajian yang komprehensif dan mendalam; bukan sepotong sepotong. Atau bukan sepenggal sepenggal," sebut Johnny.

"Mengurus negara secara sungguh sungguh tidak perlu takut jika dianggap pragmatis. Karena bukan pragmatis untuk kepentingan partai atau golongan tetapi jelas keberpihakannya pada kepentingan tata kelola negara yang baik," imbuh anggota DPR ini.

Hari belum berlalu, Demokrat sudah melempar serangan lagi untuk Prabowo-Paloh. Demokrat tampaknya 'gerah' dengan pertemuan dua ketum itu. Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon melempar kritikan yang senada dengan Andi Arief.

"Pertanyaannya apakah Pak Jokowi mau? 5 tahun ke depan pemerintahannya jadi 'terganggu tidak bisa bekerja tenang' karena mengurusi soal yang polemik begini. Sedang kesempatan bekerja membuat 'legacy' cuma tinggal 5 tahun ini. Apalagi jika amandemennya membatasi ruang gerak Presiden," ujar Jansen.

Demokrat lagi-lagi membawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kesepakatan Prabowo-Paloh. Ia membeberkan beberapa poin yang dianggap bisa merugikan Jokowi jika UUD 1945 diamandemen secara menyeluruh.

"Jikapun harus ada amandemen, saran saya kepada Pak Jokowi disepakati dulu apa yang tidak boleh diubah. Inilah yang dinamakan 'eternity clause'. Klausa kekal. Contoh soal negara kesatuan, pembatasan jabatan Presiden tetap 2 periode, pemilihan langsung dan lain-lain itu tidak boleh diganggu gugat," beber Jansen.


Mantan juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno ini memberikan saran untuk Prabowo dan Paloh. Jansen meminta kedua ketum itu merinci gagasan soal amandemen UUD 1945 secara menyeluruh itu.

"Sebagai pengusul yang bertanggung jawab, Pak Prabowo dan Surya Paloh baiknya perlu merinci dulu gagasannya terkait soal amandemen ini. Ketengahkan poinnya. Agar publik menilai ini amandemen yang sekadar ingin 'melestarikan kekuasaan' atau amandemen yang menjawab persoalan kebangsaan," ucap dia.

Mengenai tudingan Demokrat, Gerindra angkat bicara. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani tak setuju bila sang ketum disebut sebagai pragmatis. Ia juga menjelaskan pemikiran Prabowo yang ingin amandemen UUD 1945 bersifat menyeluruh.

"Nggak (pragmatis) juga ya. Jadi amandemen UUD 1945 yang sudah kita sepakati kan terbatas. Terbatas itu hanya pada GBHN. Baik Pak Prabowo maupun Pak Surya (Surya Paloh) bersepakat bahwa amandemen terbatas ini kalau dilakukan maka akan menyentuh seluruh sendi kehidupan, namanya juga amandemen UUD," kata Muzani di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).

Prabowo-Paloh Capai Kesepakatan, Demokrat Lempar SeranganFoto: SBY saat bertemu Jokowi beberapa waktu lalu. (Dok Biro Pers Setpres).

Muzani menyebut Prabowo memahami konsekuensi apabila amandemen UUD 1945 dilakukan. Dia kemudian menjelaskan maksud amandemen menyeluruh yang disepakati Prabowo dan Surya Paloh.

"Ini UUD masalahnya, bukan UU. Karena itu beliau memahami konsekuensi dari itu apa? Ini sebagai UUD maka ini akan menyangkut kehidupan yang lebih sensitif. Apalagi tentang GBHN yang merupakan haluan negara untuk sekian tahun. Sehingga beliau bersepakat ini akan menyangkut seluruh sendi kehidupan bangsa, karena itu harus dilakukan lebih hati-hati, lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Itu yang dimaksud adalah itu. Maka ini pikirannya lebih bersifat prudent. Maksudnya itu," papar Muzani. (elz/imk)