detikNews
2019/10/14 17:42:32 WIB

Ini Aturan yang Nyatakan Kegiatan Pribadi Istri Tak Lepas dari Kehidupan TNI

Elza Astari Retaduari - detikNews
Halaman 1 dari 2
Ini Aturan yang Nyatakan Kegiatan Pribadi Istri Tak Lepas dari Kehidupan TNI Irma Nasution, istri Kolonel Hendi Suhendi (Antara Foto/Jojon)
Jakarta - Kolonel Hendi Suhendi dicopot dari jabatan Dandim Kendari karena posting-an nyinyir istrinya, Irma Nasution, soal penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto. Ternyata ada aturan dari Persit Kartika Chandra Kirana, wadah istri-istri prajurit TNI AD.

KSAD Jenderal Andika Perkasa memutuskan mencopot Kolonel Hendi Suhendi karena kasus tersebut. Selain itu, Kolonel Hendi harus ditahan selama 14 hari lantaran hal yang sama.

Bukan hanya Kolonel Hendi, seorang sersan yang bertugas di Bandung, Sersan Z, juga harus merasakan hal yang sama lantaran istrinya, LZ, membuat posting-an nyinyir soal kejadian penusukan Wiranto.


"Dalam hukum disiplin militer itu, setiap pimpinan bertanggung jawab pada apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh anak buah. Setiap suami bertanggung jawab pada apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh anak dan istrinya. Itu intinya," ungkap Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi kepada detikcom, Sabtu (12/10) lalu.

Dasar hukum yang merinci lebih detil lagi soal ini ada pada Pasal 8a UU No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Pasal itu memuat soal jenis pelanggaran hukum disiplin militer, yakni "segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer".

Perintah kedinasan yang dimaksud adalah surat perintah dari pimpinan, dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto hingga berjenjang ke satuan-satuan di bawahnya. Perintah tersebut berkaitan soal larangan anggota TNI beserta keluarga mem-posting atau berkomentar soal politik di media sosial.

Ini Aturan yang Nyatakan Kegiatan Pribadi Istri Tak Lepas dari Kehidupan TNIKolonel Hendi Suhendi dan istrinya. (Antara Foto/Jojon)

KSAD Jenderal Andika Perkasa juga mengeluarkan surat perintah yang sama untuk jajarannya. Demikian pula Pangdam Hasanuddin Mayjen Surawahadi.

"Dasarnya adalah pada ketentuan, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 bahwasanya di Pasal 8 ayat A tentang ketaatan itu juga yang harus kita penuhi dan di Pasal 9 tentang ketentuan jenis hukuman," kata Surawahadi di Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (12/10).

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com