Aktivis Terima Laporan Pelajar Disanksi karena Ikut Demo #ReformasiDikorupsi

Aktivis Terima Laporan Pelajar Disanksi karena Ikut Demo #ReformasiDikorupsi

Jabbar Ramdhani - detikNews
Senin, 14 Okt 2019 17:26 WIB
Ilustrasi demo pelajar (Grandyos Zafna/detikcom)
Ilustrasi demo pelajar (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta - Aktivis Hak Atas Pendidikan menerima 72 laporan terkait intimidasi terhadap siswa/mahasiswa yang mengikuti demonstrasi #ReformasiDikorupsi. Intimidasi itu dilakukan dalam bentuk larangan, ancaman, dan pemberian sanksi dari pihak sekolah/universitas.

"Terdapat 72 pengaduan terkait kebebasan berpendapat dan/atau pelanggaran hak atas pendidikan yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia terkait demonstrasi #ReformasiDikorupsi," kata aktivis HAM Alghiffari Aqsa dalam keterangannya, Senin (14/10/2019).

Provinsi tersebut adalah Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Laporan ini dibuka AMAR Law Firm and Public Interest Law Office (AMAR) dan beberapa pegiat hak atas pendidikan. Laporan itu diterima Posko Pengaduan Hak atas Pendidikan lewat e-mail hingga telepon.


Laporan ini terdiri dari 38 pengaduan dari 37 kampus dan 34 laporan dari 32 sekolah. Mereka mencatat pihak kepolisian juga berperan aktif membatasi kebebasan berpendapat.

"Kami menganggap bahwa tindakan institusi pendidikan tidak hanya melanggar kebebasan berpendapat, melainkan juga hak atas pendidikan dalam hal terdapat sanksi memutuskan mengeluarkan pelajar/mahasiswa, menyuruh mengundurkan diri, dan juga melakukan skorsing. Selain itu terdapat juga pelanggaran hak untuk berkumpul dan berorganisasi dalam hal pelajar diberi sanksi diberhentikan dari organisasi kesiswaan," ungkapnya.

Dia mengatakan Konvensi Hak Anak mengatur kebebasan anak untuk menyampaikan pandangannya secara bebas. Pembatasan hanya melalui undang-undang, bukan dengan surat edaran, ancaman, ataupun sanksi.

"Kekerasan yang terjadi dalam demonstrasi #ReformasiDikorupsi sumber terbesar bukanlah pada massa aksi melainkan oleh aparat yang tidak profesional menjalankan protap. Kami menyayangkan banyaknya korban akibat kekerasan dari aparat," ujarnya.


Aktivis Hak Atas Pendidikan mendorong sekolah/kampus mencabut sanksi kepada siswa/mahasiswa, meminta KPAI menegur Dinas Pendidikan/sekolah yang memberi sanksi, meminta Komnas HAM dan Ombudsman mengawasi dan menegur kampus serta institusi pemerintah yang melanggar kebebasan berpendapat. Mereka juga meminta Kemenristek DIkti dan Kemendikbud untuk tidak mendorong pelanggaran untuk menyampaikan pendapat serta mengevaluasi kampus/sekolah yang melakukan pelanggaran.



"Kepolisian harus menjaga setiap demonstrasi dengan tanpa kekerasan, terlebih dalam demonstrasi yang dilakukan oleh anak," tambahnya.

Mendikbud Minta Sekolah Tak Asal Beri Sanksi

Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy juga mengimbau sekolah tidak asal memberikan sanksi kepada pelajar yang ikut berdemonstrasi. Pelajar harus diberi sanksi yang mendidik. Pernyataan tersebut menanggapi banyaknya aksi demonstrasi yang melibatkan pelajar SMA/SMK belakangan ini. Di beberapa daerah, kabarkan ada pelajar yang dikeluarkan dari sekolah usai mengikuti demonstrasi.

"Kalau sanksi harus sifatnya mendidik. Enggak boleh itu (dikeluarkan). Yang enggak sekolah saja diminta untuk masuk kok," kata Muhadjir usai meresmikan gedung baru SMP/SMA Muhammadiyah Program Khusus di Solo, Jumat (4/10).


Dia mengaku akan mengecek kembali sekolah-sekolah yang siswanya terlibat aksi unjuk rasa. Dia ingin memastikan tidak ada siswa yang mendapatkan sanksi berlebihan.

"Akan kita sisir nanti, kalau ada sekolah yang enggak bener kita luruskan. Tapi rata-rata saya kira dinas di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota sudah paham kok. Kalau ada itu ya satu dua saja, intinya tidak boleh ada yang main sanksi untuk masalah unjuk rasa ini," katanya.

Sekolah juga diminta memulihkan kondisi pelajar jika mengalami trauma setelah mengikuti demonstrasi. Guru juga wajib memberikan pemahaman bahwa pelajar belum saatnya ikut-ikutan berdemonstrasi.


Pemerintah kini sudah membuat surat edaran untuk melarang pelajar ikut demonstrasi. Dia menegaskan bahwa kebebasan berekspresi pelajar harus diwujudkan bukan melalui aksi unjuk rasa.

"Saya sudah buat Surat Edaran No 9 Tahun 2019 tentang pencegahan anak sekolah/siswa di dalam ikut kegiatan yang membahayakan, termasuk unjuk rasa. Kalau ekspresi boleh, menari itu kan bagian dari ekspresi, tapi kalau ekspresinya mengumpat orang enggak boleh," tutupnya. (jbr/fjp)