Haruskah Presiden Minta Masukan KPK untuk Pilih Menteri? Ini Kata Pakar

Haruskah Presiden Minta Masukan KPK untuk Pilih Menteri? Ini Kata Pakar

Andi Saputra - detikNews
Senin, 14 Okt 2019 16:18 WIB
Jokowi (rengga/detikcom)
Jokowi (rengga/detikcom)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memilih menteri kabinet 2019-2024. Namun, haruskah Presiden meminta masukan dari KPK?

UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang pada pasal 22 ayat (2) mengatur syarat-syarat seseorang dapat diangkat sebagai menteri, yaitu:

1. warga negara Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
4. sehat jasmani dan rohani;
5. memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan
6. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

"Khusus untuk syarat memiliki integritas dan kepribadian yang baik untuk dapat diangkat menjadi menteri, tidak diatur oleh UU Kementerian Negara bagaimana parameternya. Dengan demikian kembali kepada makna Hak Prerogatif tadi, yaitu penilaian apakah seseorang memiliki integritas dan kepribadian yang baik sehingga dapat diangkat sebagai menteri sepenuhnya kewenangan Presiden," ujar ahli hukum tata negara Dr Bayu Dwi Anggono saat berbincang dengan detikcom, Senin (14/10/2019).

Dalam ketatanegaraan Indonesia, pernah terjadi Presiden meminta lembaga lain untuk memberi masukan soal calon menteri. Namun pandangan lembaga lain tersebut apakah digunakan atau tidak kembali kepada diri Presiden.
Haruskah Presiden Minta Masukan KPK untuk Pilih Menteri? Ini Kata PakarFoto: Ari Saputra

"Mengingat pembentukan kabinet adalah kewenangan presiden yang akan dipertanggungjawabkan kepada publik maka jika kabinet ternyata diisi oleh orang-orang yang integritasnya diragukan oleh publik, maka tentunya akan merugikan presiden karena kepercayaan publik kepada presiden dan kabinetnya di awal pemerintahan baru sudah rendah. Padahal dalam sistem presidensial kepercayaan rakyat adalah modal dasar bagi suksesnya jalannya pemerintahan," cetus Bayu.

Bayu kembali menegaskan ciri sistem presidensial secara umum adalah jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden. Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu yang bersifat tetap. Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen dan sebaliknya Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, dan presiden memimpin secara langsung pemerintahan yang dibentuknya.

"Terkait dengan memimpin secara langsung pemerintahan yang dipimpinnya inilah maka Presiden diberikan hak prerogatif untuk membentuk pemerintahan yang akan dipimpinnya yaitu hak istimewa yang dimiliki Presiden yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat diganggu digugat dan diintervensi oleh lembaga negara yang lain atau oleh pihak lain," papar Bayu yang juga Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember itu.

Sementara itu, menurut guru besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof M Fauzan, secara historis, hak prerogatif dalam perspektif doktriner dan historis ketatanegaraan bangsa-bangsa di dunia adalah hak yang ada dalam sistem pemerintahan Inggris. Yakni hak asli yang melekat pada Ratu/Raja yang sifatnya extra legal. Yaitu segala akibat yang muncul/timbul dari penggunaan hak prerogatif itu tidak dapat dituntut di muka persidangan.
Haruskah Presiden Minta Masukan KPK untuk Pilih Menteri? Ini Kata PakarFoto: Prof M Fauzan (ist.)

"Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya untuk mengangkat menteri sebagaimana tersebut dalam UUD 1945, Presiden menerima masukan dan pertimbangan dari berbagai pihak termasuk KPK, itu hanya teknik dan cara Presiden untuk memperoleh calon-calon menteri yang benar-benar bagus dan memiliki kapasitas dan kapabilitas serta integritas yang sempurna. Itu tidak masalah dan saya rasa baik dan tidak melanggar peraturan," kata M Fauzan.





Tonton juga video Polisi Ikut Dangdutan di Demo Tolak Perppu KPK Depan DPR:

[Gambas:Video 20detik]




(asp/aan)