'Borak' Minta Wiranto Dibebastugaskan, Gerindra: Hak Prerogratif Jokowi

'Borak' Minta Wiranto Dibebastugaskan, Gerindra: Hak Prerogratif Jokowi

Faiq Hidayat - detikNews
Senin, 14 Okt 2019 07:38 WIB
Anggota DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade (Foto: Samsuduha Wildansyah/detikcom)
Anggota DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade (Foto: Samsuduha Wildansyah/detikcom)
Jakarta - Organisasi kelompok mahasiswa bernama Border Rakyat (Borak) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebastugaskan Menko Polhukam Wiranto karena alasan keselamatan. Desakan tersebut dipertanyakan pihak Istana. Gerindra menyebut pergantian menteri hak prerogratif presiden.

"Mengenai posisi pak Wiranto di Kabinet tentu kami tidak bisa mencampuri. Karena ini adalah sepenuhnya hak Preogratif pak Jokowi sebagai Presiden RI. Yang jelas harapan kami dan juga Rakyat Indonesia ke depan," ujar Politikus Gerindra Andre Rosiade kepada wartawan, Senin (14/10/2019).



Meski begitu, Andre berharap kabinet menteri pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin mempunyai kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Sebab tantangan semakin besar mulai ancaman terorisme hingga ekonomi.

"Siapa pun jajaran kabinet periode kedua pak Jokowi. Diharapkan kinerja nya lebih baik dari periode sebelumnya. Karena tantangan semakin besar. Mulai ancaman saparatisme, terorisme, maupun ancaman resesi ekonomi," jelas dia.




Selanjutnya
Halaman
1 2